SPACE IKLAN

header ads

Aksi Didepan KPU, Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi Suarakan Kecurangan Pemilu

Aksi Didepan KPU, Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi Suarakan Kecurangan Pemilu.

Senin, 18 Maret 2024.
Oleh, Mell.
Editor, Baiq Nining.

𝓦𝓪𝓻𝓽𝓪𝗕𝗨𝗠𝗜𝗚𝗢𝗥𝗔,𝗝𝗔𝗞𝗔𝗥𝗧𝗔 - Sebanyak 2.364 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi yang digelar di depan Kantor KPU hingga depan Gedung DPR (18/3/2024).

Diketahui, untuk aksi demo di depan Kantor KPU digelar Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Aksi tersebut bertajuk 'Aksi Nasional Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia'.

"Di DPR/MPR RI melibatkan 1.087 personel, di Bawaslu melibatkan 507 personil dan KPU RI melibatkan 770 personil," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya.

Aksi demonstrasi depan KPU dipimpin oleh mantan Danjen Kopassus, Mayjen. Purn. Soenarko, yang menolak hasil Pilpres 2024 karena diduga penuh kecurangan dalam pelaksanaannya. 

Soenarko dalam orasinya menyampaikan kekecewaannya kepada KPU, karena kedatangannya bersama massa ke kantor KPU harus tertahan dengan barrier atau pagar beton yang dipasang oleh aparat kepolisian. 

"Hari ini saya sangat kecewa, bahwa kantor KPU itu adalah milik rakyat, milik kami, tapi ditutup, layaknya KPU adalah rezim penjajah kolonial," kata Soenarko di atas mobil komando. 

Karena itu, ia meminta kepada aparat untuk segera membuka barrier tesebut. Kata Soenarko, aparat semestinya berdiri di tengah rakyat dan bukan menjadi pembatas rakyat. 

"Dan kepada aparat, anda itu aparat negara harus berdiri di tengah antara rakyat maupun pemerintah," ucapnya. 

Padahal kata dia, kedatangannya bersama massa aksi memiliki niat baik untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.

"Empat tuntutan itu telah dijelaskan dasar-dasarnya, kenapa? Intinya adalah bahwa pemilu atau pelaksanaan pilpres yang baru selesai pada pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu sampai hari ini masih terdapat ditemukan banyak kecuranganan dan ketidakjujuran," ucapnya. 

"Dan kami memang sudah ketahui kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah jauh sebelum pemilu pilpres," tambahnya. 

Karena itu, kata Seonarko ia mendesak KPU agar segera mengamini empat tuntutanya. Adapun salah satu tuntutannya ia, menolak pemilu yang dipenuhi dengan kecurangan. 


Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar