𝓦𝓪𝓻𝓽𝓪𝗕𝗨𝗠𝗜𝗚𝗢𝗥𝗔.𝗜𝗗,LOMBOK TENGAH - Puluhan masa lakukan aksi di depan Kantor KPU Lombok Tengah, Sejumlah masa tersebut meminta kepada semua Komisioner KPU agar di pecat dengan dalih tidak transparan dalam menggunakan anggaran yang begitu besar.
" Saya berharap para ketua komisioner profesionalah dalam bekerja, jangan salah masih banyak masyarakat yang mengamati anda jadi jangan adalah pencitraan dan kinerja yang seperti ini.
" Sebelum kpu ini lebih jauh dalam bekerja seharusnya kpu mengepaluasi kinerjanya baru melakukan pilkada kali ini, dari banyak kecurangan dan kelalaian yang di lakukan kpu loteng segera untuk memperbaiki diri dan membuka diri dalam angaran." Ujar Lalu Debi Margadi pada media ini, Senin (24/6/2024).
Menurut Lalu Debi, Anggaran Rp. 46 Milyar dari keseluruhan yang di mainkan KPU Lombok Tengah, itu uang negara jangan sampai di gelapkan dan di masukan kantong.
" Kalo anggaran 46 milyar itu di pergunakan dengan baik mungkin gak ada komunikasi yang mis dan kinerjanya gak akan seperti ini," Cetusnya.
Masalah anggaran yang di gelontarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda dan Pemprov) yang begitu besar jangan sampai di pakai dengan yang tidak-tidak.
Selain masalah anggaran, Masa juga menyebut tentang perekrutan PPK di masing-masing Kecamatan yang banyak di dominasi organisasi dalam merekrut anggota PPK dan PPS,
hal ini dikeluhkan oleh semua ormas dan masyarakat terkait hal itu.
" Padahal organisasi kpu ialah organisasi yang luarbiasa, namun dikeluhkan dengan kinerjanya saat ini. Dan hampir di semua ppk tidak ada yang tersisa komisionernya di pecat semua alasan dari kpu ialah ppk tersebut katanya, tidak becus dalam bekerja itu alasnya saja." Tegas Lalu Debi.
Ia berharap para Ketua Komisioner harus profesionalah dalam bekerja jangan salah masih banyak masyarakat yang mengamati, jadi jangan adalah pencitraan dan kinerja yang seperti ini.
" Banyak oknum yang meminta kepada calon artinya, banyak oknum yang melakukan olah-olahan dan jangan sampai merusak integritas yang dirusak, Dan jangan sampai orang-orang di kpu ini mencederai undang- undang yang ada," pintanya.
Sementara itu Ketua KPU Lombok Tengah Lalu Hendri Harliawan menepis isu tersebut, dan menurut dia, anggaran yang di KPU Lombok Tengah yang berjumlah Rp. 5,5 Milyar tersebut merupakan setengahnya dipergunakan honor Badan ADHOCK, sehingga ia bayangkan sejumlah PPK 60 orang serta PPS 462 orang. Dan belum lagi Pantarlingnya sejumlah 2919 Orang itu yang menyerap anggaran sangat besar.
" Sisa hibah itu kami akan laporkan pertahap ke pemda, dan terkait tuduhan pps pesanan juga mengatakan tuduhan rekrutmen badan ADHOCK, kami bisa sampaikan dan sudah meberikan ruang kepada masyarakat umum untuk memberikan tanggapan masyarakat. Dan
kami sudah menerima terkait tanggapan masyarakat itu bahkan telah menerima identitas pelapor itu bukti bukti yang mereka lampirkan sehingga cukup kuat alasan kami untuk melakukan evaluasi kepada teman-teman PPS." Cetusnya.
0 Komentar