SPACE IKLAN

header ads

Hebat, Kini Kabupaten Lombok Utara Punya Mall Pelayanan Publik

Foto. Istimewa

Sabtu, 29 Juni 2024
Oleh. Dvd
Editor. Baiq Nining

𝓦𝓪𝓻𝓽𝓪𝗕𝗨𝗠𝗜𝗚𝗢𝗥𝗔.𝗜𝗗, 𝗟𝗢𝗠𝗕𝗢𝗞 𝗨𝗧𝗔𝗥𝗔 - Bupati H. Djohan Sjamsu SH meresmikan dan melaunching Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lombok Utara pada Jum'at, ( 28/06/2024 ).

MPP ini berada di Kompleks Pusat Pemerintahan yakni berada dalam Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja (DPM-PTSP Naker) KLU. 

Peresmian dihadiri juga oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram Putu Gede Hariadi, SH., MH, Kepala DPMPTSP Provinsi NTB Wahyu Hidayat, S.STP, MAP, Kepala Bappenda Provinsi NTB Hj. Eva Dewiyani, SP, Kepala Kantor Imigrasi Mataram Salfario Adhiyyawan Pikulan, SH.,M.Si Kepala KPP Mataram Timur Ruseno Hadi, S.E., M.M, Kepala BPJS Ketenaga kerjaan Provinsi NTB Boby Foriawan,  Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram Agung Utama Muchlis, Para Assisten Setda dan staf Ahli Bupati KLU, Para kepala OPD lingkup Pemda KLU, Para Camat se-KLU. 

Dalam sambutannya Bupati Djohan menyampaikan bahwa kegiatan soft launching merupakan bentuk keseriusan pemerintah KLU dalam melaksanakan amanat Perpres 86 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), dimana dalam amanat tersebut mewajibkan agar seluruh Kabupaten/kota untuk memberuk MPP.

Dalam kehidupan masyarakat, pelayanan publik merupakan aspek yang sangat penting, tetapi seringkali masyarakat mengalami hal-hal yang kurang memuaskan dan memakan waktu yang lama, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan inovasi yang lebih efektif dan efisien, salah satunya dengan dibentuknya MPP.

“Kita ingin mengubah pola pelayanan publik yang terkotak-kotak dan terpisah satu sama lain, menjadi publik yang terpadu, sehingga nentinya konsep MPP ini mampi membawa inovasi pelayanan cara memperluas cakupan dan integrasi pelayanan dari berbagai instansi, baik tingkat pusat maupun daerah,"katanya.

lebih lanjut kata Bupati Djohan KLU sebagai tujuan destinasi wisata utama di NTB, pada tahun 2024 sampai dengan Bulan Mei kunjungan wisata mencapai angka 257.498 wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, hal tersbut menjadikan sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar di KLU. 

"Dengan terbentukanya MPP ini diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik sebagai penunjang aktivitas berwisata, dan masyarakat,"katanya.

Lombok Utara sebagai daerah termuda di Provinsi NTB terus berbenah baik dari segi fasilitas umum dan juga pelayanan publik,dimama  tuntutan masyarakat tentang pelayanan publik sangat tinggi.

Sementara itu Kepala Dinas PMPTSP Provinsi NTB Wahyu Hidayat, S.STP., MM menyampaikan bahwa dengan diresmikannya MPP di KLU, tentunya menambah daftar kabupaten/kota yang memiliki MPP setelah sebelumnya Kota Mataram, Kabupten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur. 

“Hadirnya MPP di KLU menjadi suatu kebanggan, dikarenakan di balik semua ketertinggalannya KLU mampu mensinerginakan seluruh stakeholder terkait untuk bekerja sama membangun daerah dengan meningkatkan pelayanan publik melalui MPP,”tuturnya.

Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik yakni untuk memberi kemudahan, kecepatan , keterjangkauan kemanan dan kenyamanan kepada masyarakat.

"Keberadaan MPP diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat KLU,"tandasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas PMPTSP Naker KLU Evi Winarni, SP., M.Si melaporkan bahwa MPP nantinya akan menyediakan beberapa layanan seperti BPJS Ketenaga Kerjaan, BPJS Kesehatan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur, Kantor Imigrasi Mataram, Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram, Polres Lombok Utara, Bappenda Provinsi NTB.

“Harapan kami seluruh stake holders yang ikut serta dalam MPP dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat KLU,”harapnya.

Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sejak dua tahun terakhir DPMPTSP Naker telah melakukan pendekatan langsung pada masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai agen untuk penerbitan NIB serta pengawasan penerbitan NIB

Lebih Lanjut Kata Evi Winarni KLU sebagai daerah dengan potensi wisata yang melimpah menjadikan banyaknya usaha sektor pariwisata seperti hotel, resto dan sebagainya sebagai penyumbang PAD, namun setelah melakukan sinkronisasi antara NIB dan KPP terdapat ketidak sinkronan.

"Misalnya masih ditemukan pencatatan hotel atas nama brand dan atas nama perusahaan, untuk itu dengan adanya MPP diharapkan hal-hal seperti ini dapat di minimalisir,"tutupnya.

Setelah dilaunching secara resmi oleh Bupati Lombok Utara, selanjutnya dilakukan penandatanganan MoU dan PKS oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan para instansi terkait yang tergabung dalam MPP KLU.

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar