Oleh : Dr. KRMT Roy Suryo.
Mungkin judul diatas tampak hiperbolik bagi sebagian masyarakat, terutama bagi yang jalan pikirannya masih sama seperti Pejabat di Kemkominfo (Kementerian Komunikasi & Informatika) Indonesia yang sampai hari ini -meski sudah diingatkan berkali-kali masih tampak abai melihat situasi & kondisi Data Indonesia yang sudah diumbar sedemikian murahnya di alam maya. Mengapa disebut "Sedemikian murahnya" ? Karena de facto saat ini data tersebut sudah ditawarkan sample-nya untuk bisa didownload gratis sebagai contoh data aslinya kalau ada yang berminat.
Mulai dari Data Nama penduduk detail dengan Alamat lengkap, NIK (Nomor induk Kependudukan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Nomor HP pribadi, Nomor keanggotaan BPJS, hingga kepada NRP (Nomor Registrasi Pokok) untuk TNI-Polri dan Identifikasi Sidik Jari semua mulai ditawarkan di Darkweb seiring dgn bobolnya berbagai database seperti Dukcapil (Kependudukan & Pencatatan Sipil), BPJS-Kesehatan, BPJS-Ketenagakerjaan, INAFIS (indonesian Automatic Fingerprint Identification System), hingga BAIS-TNI (Badan Aliansi Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia) lengkap dgn semua User-Id dan Password-nya, dan sebagainya.
Semua data diatas sekarang sudah ada & tersedia di Darkweb dgn berbagai kriteria dan ragam harganya, mulai dari US$ 1000 s/d 7000 bahkan lebih, tergantung spesifikasi dan kelengkapannya. Sungguh sangat ironis sebagaimana komentar Netizen di ranah maya yang sudah menyebut negara kita tercinta Indonesia ini sebagai "Open Source Country" alias Negara yang semua sumber (data)-nya terbuka, sungguh sangat menyakitkan dan memalukan bagi yang sadar & masih punya rasa nasionalisme sekaligus semangat merah putih ("harga mati") dalam membela negara.
Namun bagi orang yang tidak memiliki jiwa nasionalis tersebut memang sangat disayangkan, mereka sudah tidak lagi memiliki sifat handarbeni (memiliki) Republik ini, secara enteng menganggap bahwa kebocoran dan penyebaran data diatas dianggap hal yang biasa atau minimal "tidak berbahaya" karena ketidaktahuannya. Dimana salahsatunya menganggap sebagai data yg "sudah lama" dan tidak berguna, katanya. Contoh lain ketidaktahuannya adalah dengan menyebut singkatan VM (Virtual Machine) yg salah, sebagai "FM" (Firtual Machine ?), padahal apa susahnya hanya tinggal baca Teks yang itupun dibuatkan Stafnya.
Oleh karena itu sebenarnya Petisi yg digaungkan oleh SafeNet utk meng-Kartu Merah-kan atau meng-kick-out alias memecat Menkominfo Budi Arie Setiadi saat ini adalah salah satu bentuk perjuangan anak bangsa yang ingin membela Tanah Airnya secara nyata. Ibaratnya sebagai penumpang Bus, kita tahu sopirnya tidak bisa mengendalikan laju dengan aman & malah berbahaya, sudah diingatkan tapi tetap tidak mau tahu yang harus dilakukan seharusnya apalagi sudah menyerah tidak tahu apa-apa, sebaiknya memang secara kesatria mundur atau diganti saja. Sebab kalau tidak diganti maka keseluruhan penumpang Bus akan bahaya dan celaka semua, kecuali Atasan dia memang juga terlibat disana.
Kalau secara hitungan bola, "skor" yang sekarang dialami oleh Indonesia diwakili Kemkominfo dalam urusan Data ini sudah lebih dari Haultrick (0-7) apalagi yang terbaru sudah bocor juga Data dari Satu Pintu Kota Denpasar, BPJS-Ketenagakerjaan, DitJen HubUd Kementerian Perhubungan disebut. Jadi sangat wajar kalau Kiper yang kebobolan sampai banyak sekali tersebut di-Kartu Merah, kecuali (sekali lagi) dia ada "main" dgn pelatih/manajer tim-nya sehingga punya bargain atau saling menyandera. (Catatan: Untuk Skor Double Hattrick 0-6 dan sebelum-sebelumnya dapat dibaca tulisan-tulisan saya terdahulu agar tidak perlu terjadi pengulangan penyebutan data yg sangat memalukan tsb lagi).
Hal yg terbaru adalah dipublikasikan oleh nama yg sempat Viral di Indonesia karena berhasil meretas data2 MyPertamina, IndiHome, SIM Card dari Database Kominfo, Surat2 ke Presiden, Data KPU dsb, yakni Bjorka. Kemarin akun X / Twitternya menulis bahwa ada seorang wanita Rusia yg disebut2nya akan membuat heboh disini. "Sebentar lagi akan hadir hacker bernama Stevania Mantiri. Dia berasal dari Rusia. Akan kasih kejutan besar!" katanya. Bahkan dlm video yg diunggahnya, Bjorka juga menyebutkan bahwa ada rahasia yg tidak akan diungkapkan dan meminta Indonesia untuk mengecek sistem sibernya.
"Kami adalah anonymous. Kami bisa menjadi siapa saja tanpa kamu ketahui," ujarnya.
Apakah postingan diatas hanya dianggap sebagai "gertak sambal" saja dan kembali diabaikan oleh Kemkominfo? Saya sangat harapkan tidak. Karena sebagaimana sudah selalu saya katakan dalam berbagai forum & media, Proses enkripsi PDNs-2 di Surabaya kemarin hanyalah sebagai "entry point" dan "test the water" dari Puncak gunung es Tsunami Bencana Data yg akan dialami oleh Indonesia. Jangan merasa aman bahwa data2 di PDNs-2 tsb hanya dieklnkripsi saja dan sudah "dikunci" sebagaimana statemen2 Rezim ini sebelumnya. Karena sudah jelas bahwa data2 tsb bisa diindikasikan telah dicopy dulu semuanya atau minimal sebagian oleh Hacker sebelum melakukan enkripsi dan menjalankan ransomwarenya.
Tsunami Data tsb bisa dibayangkan bilamana masyarakat repot spt kasus di Imigrasi kemarin, Selain itu mulai kesulitan Antre BBM karena data / barcode tidak bisa diakses untuk Subsidi, Juga saat di Rumah sakit ternyata Kartu BPJS-Kesehatan tidak dikenal lagi, Mendadak setiap hati setiap jam dan menit ditelpon oleh Nomor2 tidak dikenal dan menawarkan Pinjaman bahkan menagih Hutang padahal samasekali bukan Debiturnya, dsb. Tentu semua diatas ini hanya contoh akibat data2 pribadi kita sudah diumbar tanpa ada tindakan apapun dari Pemerintah selaku pihak yg gagal karena seharusnya bisa melindungi data masyatakat sebagaimana Amanah UU No. 27 th 2022 ttg PDP (Perlindungan Data Pribadi).
Kesimpulannya, sudah jelas Bahaya mengancam didepan mata. Kalau Presiden JokoWi seolah2 bisa berpidato bahwa "Data is the New Oil" dan mengerti artinya, tentu dalam pemanggilan Menkominfo bersama BSSN, MenKeu, MenkumHAM, menPAN, BPKB dan Telkom kemarin juga harus bisa memberi arahan utk menyelamatkan Indonesia. Maka kita tunggu saja hari2 ini akan ada tindakan signifikan tidak dari Rezim yg sedang berkuasa saat ini. Artinya benar2 masih nasionalis atau justru malah menyerah tunduk semuanya (dijual atau digadaikan) kepada Oligarki dan kepentingan Asing. Data2 sudah jelas tersebar akibat "kebodohan" sbgmn disampaikan oleh Komisi-1 DPR-RI kemarin, Apakah mau tetap dipertahankan kalau sudah begini ?
0 Komentar