𝓦𝓪𝓻𝓽𝓪𝗕𝗨𝗠𝗜𝗚𝗢𝗥𝗔.𝗜𝗗|𝗟𝗢𝗠𝗕𝗢𝗞 𝗧𝗜𝗠𝗨𝗥- Setelah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) pada proyek pisik desa terpaksa di ganti ditengah Jalan oleh tuntutan tuntutan yang dikakukan para tokoh pemuda dan masyarakat atas dugaan Penyimpangan Program sandang Pangan yang dialihkan ke program pisik pada pembukaan jalan,Talut oleh pemerintah desa dengan nilai 360 jutaan,sekrang giliran BUMDES yang dipertanyakan oleh sejumlah Pemuda Pemerhati kebijakan Desa di Desa Pohgading Timur.(11/07/2024).
Pada Rapat protes,tuntututan atas dugaan Penyimpangan Peralihan program Sandang pangan Ke Pisik Ketua BPD M.Ahdar nampak, bersemangat mengawasi dan menelusuri detail rincian kesalahan kinerja Pemerintaj Desa.
" Nah sekarang giliran BUMDES yang masih diketahui menjalankan simpan pinjam dan belum menuai progres dari ratusan juta nilai anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Desa," Ujarnya.
Selain itu juga beberapa tokoh muda , dan masyarakat meminta kepada Ketua BPD dan kepala Desa agar punua nyali dan taring untuk melakukan kroscek terhadap kinerja Bumdes Desa yang diketahui hingga hari ini belum Punya progres dan belum mampu menjadi penopang untuk PADes Desa Pohgading Timur.
" Beberapa Tokoh Masyarakat , Tokoh Pemuda pertanyakan transparansi kerja Kepala Desa Pohgading Timur , Sempat di hubungi sering kali melalui pesan dam telepon watsapp malah Kades memblokir nomor Wartawan , dipertanyakan juga peran pungsi Ketua BPD dan Kepala Desa dalam menjalankan kewenangan , tanggung jawab sebagai pimpinan di desa untuk melakukan pungsi kontrol terhadap kinerja lembaga lembaga Desa yang ada," terang Deni.
Deni juga menyebut bahwa, jangan hanya saat program Proyek Ratusan juta bahkan setengah milyaran saja baru gesit ikut bersuara mendampingi dan kontrolnya jalan,giliran yang lain melempem, malah lebih dulu urus urusan yang diluar ranah dan kewenangan seperti otak- atik pengurus karang taruna yang secara regulasi.
" Dan aturan saja sufah Offside Ketua BPD dan Kepala Desa Pohgading Timur,"terang salah satu pemuda pemerhati kebijakan Desa Bang Deni.
Menurut dia, banyak warga masyarakat tidak suka dengan kinerja pemerintah Desa dan Ketua BPD yang dinilai Offside, dan diluar peran pungsi melakukan kebijakan dan kewenangan tanggung jawab kerja mereka.
" Yang dimana seharusnya mengayomi, memberdayakan dan menyerap aspirasi masyarakat malah sebaliknya," imbuh Deni.
Bang Deni sapaan akrab minta Kepada yang berwenang dalam hal ini Pj.Bupati Lombok Timur untuk segera mengevaluasi pemerintah Desa dan Ketua BPD.
" Ya seblum APH turun langsung mengkroscek permasalahan di Desa Pohgading Timur," tutupnya.
0 Komentar