𝓦𝓪𝓻𝓽𝓪𝗕𝗨𝗠𝗜𝗚𝗢𝗥𝗔.𝗜𝗗|𝗟𝗢𝗠𝗕𝗢𝗞 𝗧𝗘𝗡𝗚𝗔𝗛- Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten kota di NTB wajib menyiapkan dana Rp 231 miliar untuk membayar hosting fee. Hal tersebut dijelaskan Direktur Operasional Injourney Tourism Developer Corporation (ITDC) Wendra R Nabiel, Jumat (30/8/2024).
Menurut dia, pihaknya telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Pemprov, Pemkab dan Pemkot untuk menyelesaikan.
“Tentu tidak mudah apalagi menggunakan APBD, secara administrasi harus jaga dan kami berikan waktu untuk berproses,” tegasnya pada awak media di Mandalika.
Wendra menyebut bahwa, Pada event MotoGP sebelumnya, hosting fee dibayar oleh pemerintah pusat.
" Namun tahun 2024 beban itu diberikan kepada pemerintah daerah," ujar dia.
Sebelumnya di Tahun 2023 ada keterlibatan pemerintah pusat, dan ia perjuangkan agar sukses MotoGP. Dan Dorna sebagai penyelenggara meminta fee MotoGP ini dibayar.
" Dan untuk batas waktu saya kurang tahu, karena ada di kontrak itu,” ungkapnya.
Meskipun demikian, ia memastikan MotoGP tetap berjalan di Sirkuit Mandalika. Selain itu, alasan pihak ITDC karena saat ini hubungannya dengan dorna diklaim sudah cukup baik.
“Intinya kami menunggu saja proses pembayaran hosting fee dari pemprov, pemkab dan pemkot. Detail waktu itu urusan dorna, sekali lagi MotoGP harus tetap jalan,” tegasnya lagi.
Lebih jelas Wenda menyebut, dana hosting fee ini ditegaskannya di luar anggaran lain. Hosting fee hanya untuk biaya penyelenggaraan. Dari besarnya dana hosting fee wajib dibayar itu, pihak ITDC juga mengaku selalu melakukan negosiasi dengan pihak dorna.
“Apalagi sekarang hubungan kami baik, dan Perhelatan MotoGP 2024 tanggal 27 sampai 29 September akan terancam tidak bisa digelar," singkatnya.
0 Komentar