WARTABUMIGORA.ID|LOMBOK BARAT– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi menggelar Pelatihan Paralegal Perdana pada Jumat, 14 November 2025, di Hotel Lombok Beach, Senggigi. Program ini menjadi langkah historis bagi Ansor NTB dalam menghadirkan layanan pendampingan hukum yang mudah dijangkau masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput.
Kegiatan dibuka secara simbolis oleh Ketua PW NU NTB yang diwakili Pengurus PW NU NTB sekaligus Dewan Pembina PW GP Ansor NTB, Marinah Hardy. Pelatihan berlangsung selama tiga hari, dari 14 hingga 16 November, dan terselenggara berkat sinergi dengan Polda NTB serta berbagai aparat penegak hukum.
Ketua PW LBH Ansor NTB, Abdul Majid, S.HI, menegaskan bahwa pelatihan ini difokuskan untuk mencetak kader pendamping hukum di tingkat desa dan kecamatan. Para peserta dipersiapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan layanan penegakan hukum yang selama ini sulit diakses.
“Selama ini banyak warga desa kesulitan mencari pendamping hukum karena harus ke kota untuk bertemu pengacara. Melalui paralegal, persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat bisa dibantu sejak awal,” ujarnya.
Madjid juga menegaskan bahwa seluruh pelayanan hukum yang diberikan paralegal maupun LBH Ansor tidak dipungut biaya bagi masyarakat kurang mampu, mulai dari proses di kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.
Ia menyebut bahwa persoalan seperti kekerasan seksual, KDRT, sengketa waris, hingga konflik rumah tangga masih sering terjadi di masyarakat, namun tingkat pemahaman hukum masih rendah.
“Paralegal hadir untuk memberikan pencerahan dan solusi hukum langsung dari tingkat desa,” tegasnya.
Pelatihan tahap pertama ini diikuti peserta dari berbagai kecamatan di NTB. Dengan demikian, setiap kecamatan kini memiliki paralegal binaan LBH GP Ansor NTB.
Ketua PW GP Ansor NTB, Dr. Irfan Suriadiata, SH, MH, memberikan apresiasi atas terselenggaranya program ini. Menurutnya, pelatihan paralegal merupakan langkah strategis dalam membangun kapasitas kader muda Nahdlatul Ulama dalam bidang hukum dan edukasi masyarakat.
“Kegiatan ini adalah langkah awal transformasi pengetahuan hukum kepada generasi muda yang nantinya akan menjadi jaringan edukator hukum di setiap kecamatan,” jelas Irfan.
Ia berharap keberadaan paralegal dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum melalui pendekatan kekeluargaan, sehingga tidak semua perkara harus berakhir di meja pengadilan.
“Banyak persoalan sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah di masyarakat. Jika edukasi hukum berjalan baik, maka ketenteraman dapat lebih terjaga,” tutupnya.
Pelatihan Paralegal LBH GP Ansor NTB ini direncanakan berlanjut ke tahap berikutnya pada Januari mendatang, sebagai komitmen Ansor menghadirkan layanan hukum yang inklusif dan memberdayakan masyarakat dari akar rumput.
0 Komentar