WARTABUMIGORA.ID|MATARAM-Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BPJPH pada 17 November 2025, Anggota Komisi VIII dari Fraksi Demokrat, Nanang Samodra, menyoroti lemahnya kesiapan Rumah Potong Hewan (RPH) di berbagai daerah dalam mendukung implementasi standar halal nasional.
Nanang mencontohkan kondisi RPH di daerah pemilihannya, NTB, yang memiliki fasilitas lengkap namun tidak berfungsi optimal karena minim pasokan hewan.
“RPH di kampung saya fasilitasnya mewah, tapi kosong. Tidak ada sapinya. Bagaimana standar halal mau jalan kalau barangnya tidak ada?” ujarnya.
Ia sejalan dengan pandangan BPJPH bahwa ketersediaan stok sapi siap potong harus menjadi bagian utama dalam sistem, bukan hanya pembangunan fasilitas.
Selain masalah pasokan, Nanang juga menyoroti masih banyaknya RPH yang beroperasi dengan metode tradisional dan belum memenuhi standar halal modern yang menuntut proses lebih higienis.
“Masih banyak RPH yang sangat primitif. Kita perlu pembenahan serius,” tegasnya.
Nanang menyatakan dukungannya terhadap rencana Komisi VIII untuk melakukan inspeksi langsung ke sejumlah RPH.
“Pak Ketua bilang kita akan lihat langsung RPH yang bau-bau itu. Saya ikut,” ujarnya sambil berkelakar.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa penataan RPH merupakan bagian penting dari rantai halal yang harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari penyembelihan, fasilitas, hingga sertifikasi pekerja.
0 Komentar