WARTABUMIGORA.ID | LOMBOK TENGAH – Sejumlah warga Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemerintah Desa yang dinilai tidak transparan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Warga menilai pemerintah desa gagal memajukan perekonomian desa melalui BUMDes. Bahkan, dana sekitar Rp450 juta yang digelontorkan sejak tahun 2018 hingga 2025 disebut-sebut terbengkalai tanpa kejelasan.
“Sebenarnya kami sudah beberapa kali menanyakan hal itu kepada pemerintah desa, tetapi jawaban yang diberikan tidak masuk akal,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, dana BUMDes selama ini justru digunakan untuk kepentingan pribadi pihak tertentu. Selain tidak ada laporan yang transparan, warga juga menilai tidak ada perkembangan sama sekali dari usaha BUMDes tersebut.
“Kami meminta pihak berwenang segera mengusut dan mengambil tindakan terkait indikasi penyelewengan ini. Setiap tahun desa selalu memberikan modal untuk dikelola, tapi hasilnya nihil,” tambahnya.
Penjelasan Pihak BUMDes
Plt Ketua BUMDes Mulya Sejati, Sahman, mengakui adanya kelalaian dalam pengelolaan dana tersebut. Ia menyebut masalah ini turut dipengaruhi oleh mantan Kepala Desa serta pemerintahan desa saat ini.
“Terjadi kemacetan karena ada indikasi mantan Kades dan Kades sekarang ikut meminjam dana BUMDes. Akibatnya, masyarakat juga lalai mengembalikan pinjaman mereka,” ujar Sahman.
Bantahan Kepala Desa
Di sisi lain, Kepala Desa Kabul, Sahurim, membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa kemacetan dana BUMDes justru disebabkan oleh warga yang tidak mengembalikan pinjaman.
“Masyarakat tidak mau setor ke pemerintah desa, dan sebagian dana dipakai oleh mantan kades lama,” ujarnya.
Hingga kini, warga berharap ada langkah tegas dari pihak berwenang untuk mengusut permasalahan ini agar pengelolaan BUMDes kembali berjalan sesuai tujuan awalnya.
0 Komentar