WARTABUMIGORA.ID | LOMBOK TIMUR – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional Presiden RI, seharusnya memberi manfaat luas bagi masyarakat daerah, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan produk UMKM.
Namun di Kabupaten Lombok Timur, dugaan sejumlah dapur MBG tidak menggunakan produk lokal dalam penyediaan menu, khususnya pada sajian kering, mulai mencuat dan memicu protes keras dari pelaku UMKM setempat.
Salah satu kelompok UMKM di Lombok Timur menilai, kondisi tersebut bertentangan dengan arahan Presiden yang menekankan pemanfaatan produk daerah, sekaligus melanggar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan UMKM.
“Seharusnya seluruh dapur MBG benar-benar memberdayakan dan memanfaatkan produk lokal. Ini amanat Presiden, sekaligus sudah jelas diatur dalam Perda,” tegas salah seorang perwakilan pelaku UMKM, Rabu (4/2/2026).
Diskop UMKM Diminta Jangan Tutup Mata
Para pelaku usaha mendesak Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop UMKM) Lombok Timur segera turun ke lapangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh dapur MBG.
Mereka menegaskan pengawasan tidak boleh tebang pilih, apalagi jika dapur MBG tersebut diduga dimiliki oleh pihak-pihak tertentu.
“Jangan sampai karena dapur itu milik pejabat atau milik DPR, Diskop malah diam saja. DPR juga harusnya mengawasi, karena Perda Perlindungan UMKM itu mereka sendiri yang buat,” ujarnya.
Desakan: Dapur MBG yang Abaikan Produk Lokal Harus Ditutup
Para pelaku UMKM menilai program MBG seharusnya tidak hanya menjadi proyek distribusi makanan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat melalui belanja bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM lokal.
Jika ada dapur MBG yang tidak menjalankan prinsip tersebut, mereka meminta tindakan tegas.
“Kalau ditemukan dapur MBG tidak memakai produk lokal, kami minta ditutup saja. Bubarkan saja dapurnya. Jangan hanya hitung untung tapi mengabaikan masyarakat tempatan,” tegas pelaku UMKM yang enggan disebut namanya.
Ia menambahkan, MBG selama ini selalu disebut sebagai program yang memberi dampak besar bagi masyarakat sekitar. Namun kenyataannya, menurut mereka, pengawasan dan pengawalan program masih lemah sehingga memunculkan ketimpangan.
“Katanya program ini untuk masyarakat, tapi pengawasan lemah. Akhirnya pelaku usaha lokal malah terpinggirkan,” lanjutnya.
Dapur MBG Diduga Dikelola Seperti Usaha Pribadi
Selain soal penggunaan produk luar daerah, pelaku UMKM juga menyoroti adanya dugaan praktik pengelolaan dapur MBG yang dianggap seperti usaha pribadi.
Mereka menilai beberapa dapur MBG terkesan dikelola secara tertutup dan bebas menunjuk orang-orang terdekat atau keluarga untuk masuk dalam manajemen dapur.
“Ini seolah-olah dapur MBG dianggap usaha pribadi. Semau-maunya menunjuk keluarga sendiri dalam manajemen,” keluhnya.
Pemda Diminta Bertindak Tegas
Para pelaku UMKM berharap Pemerintah Daerah Lombok Timur segera mengambil langkah serius untuk mencegah ketimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
Mereka menilai sidak dan evaluasi menyeluruh harus dilakukan, demi memastikan dapur MBG benar-benar berpihak pada produk lokal dan tidak menjadi ajang kepentingan segelintir pihak.
“Diskop harus segera turun sidak. Stop dapur MBG yang mengabaikan produk lokal. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah daerah demi melindungi usaha tempatan,” tutupnya.
0 Komentar