WARTABUMIGORA.ID|LOMBOK UTARA- DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyoroti masih rendahnya daya saing tenaga kerja lokal di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata di kawasan Tiga Gili. Kondisi tersebut dinilai membuat banyak peluang kerja justru diisi tenaga kerja dari luar daerah karena masyarakat lokal belum memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan industri wisata.
Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD KLU dari Fraksi Gerindra, Artadi, yang meminta pemerintah daerah memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam mencetak tenaga kerja siap pakai. Menurutnya, BLK harus mampu menghadirkan pelatihan yang benar-benar sesuai kebutuhan dunia kerja, mulai dari kemampuan bahasa asing hingga keterampilan praktis di sektor jasa pariwisata.
“Lombok Utara ini daerah pariwisata, tetapi kita masih lemah di kemampuan bahasa. Akibatnya banyak tenaga kerja dari luar yang masuk dan mengisi peluang kerja di Tiga Gili,” ujar Artadi, Senin (18/5/2026).
Ia menjelaskan, sebagai daerah tujuan wisata internasional, Lombok Utara membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan komunikasi, terutama bahasa Inggris. Namun selama ini, banyak posisi pekerjaan di sektor pariwisata justru diisi tenaga kerja dari luar daerah karena masyarakat lokal belum memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.
Karena itu, Artadi meminta pemerintah daerah memperkuat program pelatihan di BLK Lombok Utara agar lebih terarah dan sesuai kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, pelatihan tidak cukup hanya berupa kursus bahasa, tetapi juga harus mencakup keterampilan praktis yang bisa langsung digunakan di lapangan.
Ia mencontohkan sejumlah pelatihan yang dinilai relevan dengan kebutuhan industri pariwisata, seperti spa, salon, menjahit, hingga keterampilan lain yang mendukung sektor jasa wisata.
“Kalau masyarakat mau bekerja di spa, maka BLK harus siapkan kursus spa. Kalau salon, harus ada pelatihannya. Jadi masyarakat kita benar-benar siap kerja,” katanya.
Artadi menilai pembukaan lapangan kerja di Lombok Utara belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal karena kualitas tenaga kerja masih kalah dibanding pencari kerja dari daerah lain.
“Percuma lapangan kerja dibuka kalau masyarakat kita tidak punya kemampuan untuk bersaing,” tegasnya.
Selain sektor pariwisata, Artadi juga menyoroti persoalan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Lombok Utara yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Ia menyebut lemahnya kemampuan dasar, terutama bahasa, membuat banyak calon pekerja harus menjalani pelatihan tambahan dalam waktu lama di penampungan Jakarta sebelum diberangkatkan.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial maupun kerugian finansial bagi masyarakat karena biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar.
“Kadang masyarakat sudah keluar biaya besar ke Jakarta, mengurus semua persyaratan, tetapi karena belum siap akhirnya pulang lagi. Itu jelas merugikan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap penguatan pelatihan di BLK dapat menjadi solusi agar calon pekerja migran sudah siap sejak dari daerah asal sehingga tidak perlu lagi menjalani pelatihan tambahan berbulan-bulan di luar daerah.
Terkait dukungan anggaran, Artadi memastikan DPRD Kabupaten Lombok Utara siap mendukung program pemerintah daerah selama benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat.
“Kalau memang untuk kepentingan masyarakat Lombok Utara dan programnya jelas, tentu kita siap mendukung anggarannya,” pungkasnya.
0 Komentar