WARTABUMIGORA.ID|LOMBOK TIMUR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dan panjang akibat pengaruh fenomena El Nino.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 di Lapangan Rest Area Desa Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (13/8/2026).
Apel yang diikuti sekitar 350 peserta itu melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, Basarnas, BPBD, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, BMKG, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, hingga mitra pembangunan sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan terpadu melalui pendekatan pentahelix.
"Apel siaga ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau agenda rutin tahunan, melainkan wujud nyata konsistensi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan melalui kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan," kata Abul Chair saat membacakan amanat gubernur.
Luas karhutla NTB meningkat
Dalam amanat tersebut, Abul Chair mengungkapkan bahwa berdasarkan data Kementerian Kehutanan hingga 20 Juli 2026, luas kebakaran hutan dan lahan di NTB mencapai 8.895,43 hektare, meningkat dibandingkan sebelumnya sebesar 5.759,19 hektare.
Kondisi tersebut menempatkan NTB pada peringkat keenam nasional dan masuk dalam jajaran 10 provinsi dengan tingkat kerawanan serta luas kebakaran terbesar di Indonesia.
"Ancaman ini harus kita hadapi dengan kesiapan yang terukur. Seluruh personel, sistem komando, mekanisme koordinasi, serta sarana dan prasarana pengendalian kebakaran harus berada dalam kondisi siap operasional," ujarnya.
Ia menegaskan, kesiapsiagaan tidak boleh dibangun setelah bencana terjadi, tetapi harus dipersiapkan jauh sebelum kebakaran muncul di lapangan.
El Nino diprediksi picu kemarau panjang
Pemerintah Provinsi NTB juga menyoroti prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan fenomena El Nino akan memengaruhi kondisi cuaca di wilayah NTB sepanjang 2026.
Menurut Abul Chair, El Nino berkorelasi kuat dengan meningkatnya kekeringan, penurunan curah hujan, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
"Tahun 2026 diperkirakan memicu musim yang lebih kering dan panjang, dengan puncak musim kemarau di wilayah NTB diproyeksikan terjadi pada bulan Agustus 2026," katanya.
Karena itu, pemerintah menetapkan status siaga darurat sebagai langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, dan respons cepat terhadap potensi kebakaran.
Tekankan kolaborasi lintas sektor
Abul Chair menekankan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla tidak dapat dicapai oleh satu institusi saja. Ia meminta seluruh elemen, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, pengelola kawasan hutan, akademisi, organisasi masyarakat, pelaku usaha, hingga masyarakat lokal, memperkuat sinergi dan mengesampingkan ego sektoral.
"Keberhasilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan gotong royong seluruh unsur pemerintahan, aparat keamanan, pengelola kawasan hutan, dan masyarakat," ujarnya.
Ia juga meminta seluruh sumber daya yang dimiliki dioptimalkan, mulai dari kendaraan operasional, pompa pemadam, alat komunikasi, perlengkapan pemadaman, alat pelindung diri, hingga kesiapan personel di lapangan.
"Kita tidak ingin ketika terjadi kebakaran baru mulai menyiapkan personel dan peralatan. Kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana terjadi," katanya.
Simulasi pemadaman
Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sarana dan prasarana pengendalian karhutla kepada kelompok masyarakat serta penyerahan bibit pohon.
Tim Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Jabalnusra kemudian menampilkan simulasi pemadaman kebakaran hutan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas personel dan edukasi kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri antara lain Direktur Samapta Polda NTB Kombes Pol Joko Adi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi, Kepala Basarnas NTB Muhamad Hariyadi, Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin, Kapolres Lombok Timur AKBP Ariakta Gagah Nugraha, unsur Forkopimda, serta berbagai instansi terkait.
Menutup amanat gubernur, Abul Chair mengajak seluruh masyarakat menjadikan pencegahan kebakaran sebagai tanggung jawab bersama.
"Jadikan setiap personel sebagai pelopor pencegahan kebakaran, setiap institusi sebagai penggerak koordinasi, dan setiap masyarakat sebagai penjaga hutan di wilayahnya masing-masing. Jaga hutan, jaga kehidupan," ujarnya.
0 Komentar