Dinamika politik menjelang Pilkada Bima 2029–2030 mulai menunjukkan geliatnya. Berbagai isu mengenai kemungkinan terbentuknya poros politik baru terus beredar di ruang publik, termasuk kabar tentang kedekatan politik antara kubu mantan Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri (IDP), dengan Wakil Bupati Bima dr. Irfan Zubaidy. Hingga saat ini, informasi tersebut belum memperoleh konfirmasi resmi dari pihak-pihak yang dikaitkan. Namun, jika isu tersebut benar adanya, publik patut mencermati siapa yang sesungguhnya diuntungkan.
Dalam pandangan penulis, tantangan utama Pemerintah Kabupaten Bima saat ini bukanlah mempersiapkan kontestasi politik lima tahun mendatang, melainkan menuntaskan agenda reformasi birokrasi. Pemerintahan Ady Mahyudi–Irfan Zubaidy masih berada pada fase membangun tata kelola pemerintahan yang lebih profesional. Proses itu tentu tidak mudah karena perubahan kultur birokrasi membutuhkan waktu, konsistensi, dan kekompakan pimpinan daerah.
Pengaruh politik yang terbentuk selama masa pemerintahan sebelumnya merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan. Selama dua periode kepemimpinan IDP, ditambah periode ketika mendampingi almarhum Ferry Zulkarnain, jaringan politik dan birokrasi tentu telah terbentuk secara alami. Karena itu, perubahan budaya organisasi tidak mungkin selesai hanya dalam satu atau dua tahun. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan terutama kesatuan arah antara bupati dan wakil bupati.
Justru di tengah proses itulah muncul berbagai dinamika politik yang memunculkan pertanyaan publik. Dalam beberapa waktu terakhir, hubungan politik antara bupati dan wakil bupati dinilai sebagian pengamat mulai memperlihatkan tanda-tanda kurang harmonis. Penilaian tersebut muncul karena berkembangnya berbagai narasi yang menyerang kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi, sementara belum terlihat adanya penegasan atau klarifikasi terbuka dari Wakil Bupati terhadap pihak-pihak yang diduga merupakan pendukungnya.
Berbagai tudingan yang beredar, mulai dari isu mutasi jabatan, dugaan campur tangan keluarga dalam pemerintahan, hingga dugaan praktik KKN, masih berada pada level opini dan isu publik. Seluruh tuduhan tersebut tentu memerlukan pembuktian berdasarkan mekanisme hukum dan tidak dapat diposisikan sebagai fakta sebelum ada putusan atau bukti yang sah.
Namun demikian, dalam politik, persepsi sering kali lebih cepat berkembang dibandingkan fakta. Ketika isu terus bergulir tanpa ada klarifikasi dari tokoh yang memiliki posisi strategis, ruang spekulasi akan semakin terbuka. Karena itu, menurut penulis, sikap diam bukanlah pilihan yang paling produktif apabila tujuan utamanya adalah menjaga soliditas pemerintahan.
Spekulasi mengenai pasangan politik dr. Irfan Zubaidy dan Yandi pada Pilkada mendatang juga terus menjadi perbincangan. Terlepas benar atau tidaknya isu tersebut, publik perlu menyadari bahwa wacana politik sering kali digunakan sebagai instrumen untuk membangun persepsi, menguji respons publik, bahkan mengubah peta hubungan politik sebelum kontestasi benar-benar dimulai.
Di sinilah kehati-hatian menjadi penting. Jangan sampai elite pemerintahan terjebak dalam skenario politik yang justru menguntungkan pihak lain. Politik divide et impera atau politik adu domba bukanlah strategi baru. Sejarah menunjukkan bahwa cara paling efektif melemahkan sebuah kekuatan adalah membuat para pemimpinnya saling mencurigai dan saling berhadapan. Jika itu terjadi, pihak yang berada di luar lingkaran kekuasaan akan lebih mudah memanfaatkan situasi.
Karena itu, menurut penulis, dr. Irfan Zubaidy memiliki momentum untuk menunjukkan sikap politik yang tegas. Jika komitmennya adalah menyukseskan pemerintahan Ady Mahyudi–Irfan Zubaidy hingga akhir masa jabatan, maka menjaga soliditas dan meredam konflik politik merupakan langkah yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan membiarkan berbagai spekulasi berkembang tanpa penjelasan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak akan menilai dari isu yang beredar, melainkan dari hasil kerja pemerintahan. Politik boleh terus bergerak, tetapi kepentingan rakyat tidak boleh dikorbankan hanya karena manuver-manuver yang belum tentu memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Bima. Di atas semua kepentingan politik, stabilitas pemerintahan tetap menjadi modal utama untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan.
0 Komentar