WARTABUMIGORA.ID|MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD NTB menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa APBD harus disusun secara realistis, sehat, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di Mataram, Jumat (14/8/2026).
Iqbal mengatakan penyusunan APBD 2027 dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Karena itu, pemerintah daerah tidak boleh membangun perencanaan berdasarkan asumsi yang terlalu optimistis.“Kekuatan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan ketepatan pengelolaan anggaran,” kata Iqbal.
Menurutnya, APBD harus dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif tahunan.“Setiap rupiah yang kita belanjakan harus jelas manfaatnya, jelas sasarannya, dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat,” ujarnya.
KUA-PPAS 2027 disusun berdasarkan RKPD 2027 dengan fokus pada transformasi ekonomi, penurunan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan industri agro-maritim, serta pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp6,22 triliun, meningkat sekitar 10,69 persen dibanding APBD murni 2026. Sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp6,09 triliun, sehingga terdapat surplus sekitar Rp192,7 miliar yang akan digunakan untuk kebutuhan pembiayaan daerah.
Iqbal juga menyampaikan bahwa kondisi fiskal NTB kini lebih sehat setelah pemerintah daerah menyelesaikan seluruh kewajiban utangnya pada 2025.“Tahun 2026 menjadi tahun pertama kita memasuki tahun anggaran tanpa membawa utang,” katanya.
Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda mengatakan kesepakatan KUA-PPAS menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027.
Di akhir rapat, Gubernur NTB turut menyampaikan apresiasi kepada Tim SAR, Basarnas, TNI, Polri, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kecelakaan KMP Putri Yasmin, serta menekankan pentingnya evaluasi keselamatan pelayaran, termasuk akurasi data manifest penumpang.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 menjadi langkah awal penyusunan APBD 2027 yang diharapkan mampu menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memperkuat fondasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB.
0 Komentar