Diusia 75 Tahun Indonesia Merdeka, Curhat, Warga Pemalikan Tetapi Kami Belum Menikmati Kemerdekaan Itu

Riadi warga Pemalikan.

WARTABUMIGORA. LOMBOK BARAT - Warga Kampung Pemalikan Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat NTB, kini belum merasa merdeka, meski bangsa Indonesia sudah bebas dari penjajahan asing.

Pengakuan warga Kampung Pemalikan tersebut bukanlah tanpa sebab dan dasar yang jelas.

Betapa tidak, warga di kawasan Pemalikan Kabupaten Lombok Barat itu 75 tahun Indonesia merdeka belum menikmati sarana infrastruktur dasar seperti jalan aspal, listrik, air minum bersih, terkadang sinyal telpon.

Tidak hanya infrastruktur, bantuan lain pun tidak pernah mereka kecapi. Kini sekitar 250 Kepala Keluarga (KK) di kawasan Pemalikan Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Lombok Barat, ternyata belum memiliki status kependudukan yang jelas, padahal sudah menetap puluhan tahun.

Menurut H. Irfan selaku Kepala Adat setempat, selama 20 tahun dirinya bersama ratusan warga lainnya menetap, dan bermukim di kawasan Pemalikan, Namun persoalannya sampai saat ini dirinya bersama 250 warga lainnya belum memiliki identitas kependudukan yang lengkap sebagai warga negara Indonesia, apalagi sebagai warga Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong.

" Apalagi bantuan yang pernah kita terima selama ini tidak ada, Dan hampir 20 tahun kita hidup tanpa kejelasan," Ucapnya saat di temui media Wartabumigora di rumahnya. Selasa (18/8/2020).

H. Arfan juga membeberkan, dirinya telah berupaya melakukan koordinasi baik kepada pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah, bahkan sampai ke Pusat, baik itu melalui DPRD Lombok Barat, maupun Provinsi untuk mememinta bantuan supaya kejelasan status dirinya dan ratusan warga lain yang di pemukiman Pemalikan menjadi warga tempatan secara administrasi selalu menuai jalan buntu.

" Kami sudah banyak koordinasi dengan pemerintah, namun dalihnya sangat tidak jelas, dengan alasan keberadaan kami disini hanya numpang di atas lahan konservasi di Kawasan KSDA." Ujarnya.

Padahal menurut dia, dirinya juga mempunyai hak yang sama seperti warga lainnya, dikala pemerintah memberikan bantuan terhadap warga lain, terlebih pada musibah gempa tahun lalu dan sampai sekarang hampir ratusan warga Pemalikan tidak pernah mendapatkan bantuan.

" Kami tidak pernah tersentuh, dan kami selalu di kucilkan, jangankan JPS Gemilang, JPS Lobar, BLT PKH itupun kami tidak tau, dan untung ada yang berbaik hati dari pihak polisi yang sudi memberikan kita bantuan berupa beras kepada warga, padahal hanya satu yang kami minta, buatkan KTP dan Kartu KK, agar anak-anak kami tidak merasa kesulitan ketika mereka masuk sekolah seperti saat ini," pintanya.

Tidak hanya H. Irfan, selain itu Riadi salah satu tokoh masyarakat setempat juga mengatakan, di kawasan Pemalikan seluas kurang lebih 560 hektar dan penduduknya berasal dari berbagai wilayah di Lombok Barat dan Lombok Tengah yang telah menetap pada tahun 1992 yang lalu, dimana pada saat itu, masih menjadi kawasan hutan lindung yang pada dasarnya di kelola oleh kehutanan.

" Kita hampir 30 tahun menetap di wilayah ini, bahkan kita tidak menuntut status kepemilikan lahan, yang hanya menjadi permintaan kita cukup berikan kita kepastian dan status kami selaku warga Batu Putih." Pinta Riadi.

Padahal menurut Riadi, 250 Kepala Keluarga di Kawasan Pemalikan ini, merupakan warga Indonesia, yang mempunyai hak keadilan yang sama, Sebab selama ini, warga Pemalikan selalu kesulitan melakukan akses yang berkaitan dengan sistem administrasi negara.

" Contoh, ketika warga kami pergi berobat ke puskesmas, selalu di tekan dengan biaya yang cukup mahal, sebab ratusan warga kita disini tidak mempunyai BPJS, apalagi surat lainnya." Kata dia.

Riadi berharap kepada pemerintah, agar momen HUT RI ke-75 ini, sebagai acuan dan landasan palsafah sebuah kemerdekaan. Karena selama ini walau dikatakan dirinya bersama ratusan warga lainnya yang menetap dan bermukim di wilayah Pemalikan disebut sebagai Kawasan Konservasi Balai KSDA NTB, agar diberikan ruang untuk setara dengan warga lainnya di Nusa Tenggara Barat.

" Entah jika pemerintah kedepan mau ambil wilayah ini lagi kita tetap menerima, karena kita juga toh tidak bisa berbuat apa, cumen kita inginkan hanya status kami selaku warga," pinta Riadi.

Secara terpisah media wartabumigora pun mencoba untuk mengunjungi kediaman Kepala Desa Batu Putih, dan ingin mendapat kejelasan yang rinci tentang status keberadaan 250 Kepala Keluarga (KK) Pemalikan yang saat ini masih terisolir.

Menurut Fajrin, dengan keberadaan 250 Kepala Keluarga (KK) tersebut, sangat memprihatinkan, dimana tentang regulasi administrasi kependudukan dan status warga Pemalikan tersebut, menurut dia itu persoalan pemerintah daerah, sebab, konflik adiministrasi tersebut sudah berpuluh-puluh tahun telah terjadi.

" Kita di pihak pemerintah desa secara personal tidak berani melakukan hal-hal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, sebab daerah pemukiman tersebut merupakan Kawasan Konservasi KSDA, tentu secara aturan untuk membuat surat keterangan domisili dan surat lainnya untuk kawasan tersebut agak sulit." Beber Kades Fajrin.

Fajrin menjelaskan, dari jauh-jauh Pemerintah Desa Batu Putih sudah melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah, agar keberadaan 250 Kepala Keluarga yang di Pemalikan bisa diakui menjadi warga Batu Putih. Namun upaya Pemerintah Desa hanya sia-sia.

" Kita merasa kesulitan, jika kita berkeinginan memberikan regulasi administrasi kita di akan dipermasalahkan oleh KSDA, dan pemerintah daerah. Jadi saya bingung, padahal tentu niat kita baik ingin membantu masyarakat mana yang terbaik." Ucapnya.

Terkadang, secara faktual menurut Fajrin, warga Pemalikan sebagian besar adalah berpenduduk di wilayah Mareje Timur, Sekotong Timur, Eyat Mayang dan Wilayah Sekotong bahkan ada yang di wilayah Gerung dan daerah Lombok Tengah.

" Tentu itu yang membuat pemerintah daerah terutama pihak kita di desa merasa kesulitan karna identitas di wilayah bersangkutan masih ada." Katanya.

Ia berharap, tentu kedepan Pemerintah Desa Batu Putih, terus akan berupaya memberikan pelayanan kepada warga Pemalikan, Bagaimana pun itu merupakan warga negara yang harus terus di perhatikan. Tentu terutama sarana kesehatan.

" Kita terus upayakan untuk kegiatan Posyandu, dan itu rutin perbulan, bahkan hampir setahun dulu kita upayakan penyaluran beras rasta. Walaupun itu bukan dari data desa, dan itukan merupakan program Pemerintah Pusat pada saat itu." Ungkap Fajrin.(ll).