Presiden Kasta NTB, Lalu Wink Haris senin 16/8)2021, disebutkan rencana anggaran kendaraan Kadus berupa sepeda motor itu akan dialokasikan pada tahun anggaran 2022 yang akan datang.
“Kita tentu harus melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menyatakan setuju atau tidak setuju,”tandas Lalu Wink Haris.
Sebagai sebuah program yang masuk dalam katagori janji politik, maka itu harus direalisasikan oleh pemimpin daerah yang lahir dan terpilih dari sebuah proses politik.
“Realisasi janji politik bagi seorang politisi, tentu dalam rangka mewujudkan penguatan kepentingan dan basis dukungan politik dan itu sah-sah saja,”imbuh Lalu Wink Haris.
Hanya saja lanjut LWH, akronim pria gondrong ini, barangkali yang menjadikan nya seperti tidak pas adalah momentum nya, dimana saat ini kondisi sebagian besar masyarakat kita masih hidup dalam segala keterbatasan secara ekonomi akibat plandemi covid 19.
“Maka program-program yang lebih mengarah kepada penguatan ekonomi masyarakat sebaiknya harus menjadi prioritas terlebih dahulu,”tandas LWH.
Maka waktu yang paling tepat untuk mewujudkan janji politik berupa pengadaan kendaraan operasional bagi para Kadus menurut LWH, adalah ketika situasi sudah stabil sehingga tidak banyak menimbulkan resistensi publik karena dianggap tidak peka terhadap keadaan masyarakat.
Ada beberapa program yang berbasis penguatan ekonomi kerakyatan yang bisa diprioritaskan terlebih dahulu, semisal anggaran bantuan sosial untuk Masyarakat miskin, juga kenaikan insentif bagi ribuan para Guru dan tenaga medis honorer (GTT/PTT) ber SK bupati, yang sejak tahun 2017 tidak pernah mengalami kenaikan dari jumlah 100 ribu/bulan dan ini juga masuk dalam salah satu janji politik.
“Alokasi anggaran yang mencapai angka Rp. 18 miliar rupiah untuk pengadaan kendaraan operasional kadus sebaiknya ditunda atau dialihkan ke sektor yang lebih urgen dan kritikal guna kepentingan penyelamatan masyarakat dari dampak pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini,”jelas LWH.
Tentu semua tidak ingin masyarakat menuding pemerintah daerah tidak punya sense of crisis ketika memaksakan eksekusi anggaran untuk kepentingan yang non esensial, seperti pengadaan motor operasional Kadus tersebut.
“Toh kalaupun dipaksakan untuk dieksekusi pada tahun 2022, dengan nominal anggaran sebesar 18 miliar rupiah tersebut, tidak akan bisa memenuhi kebutuhan seluruh Kadus yang berjumlah 1792 se-Lombok tengah, maka sebaiknya program tersebut ditunda saja, hingga situasi sudah memungkinkan,”pungkas LWH.
0 Komentar