Seperti halnya di Desa Winebetan Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara, masyarakat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tondano, guna mengadukan dugaan adanya penyelewengan dana desa pada tahun anggaran 2018 dan 2019.
Pengaduan masyarakat ke pihak penegak hukum bermula dari dugaan markup anggaran pada program pembangunan paving blok di desa tersebut menelan anggaran sebesar Rp 241.062.100 dan gorong gorong sebesar Rp. 45.621.500 pada tahun anggaran 2018 silam.
Koordinasi masyarakat Fritz Mentu mengatakan harga sebesar itu untuk volume panjang 191 meter lebar tiga meter tidak rasional. Untuk memastikan harga normalnya masyarakat melakukan perhitungan harga pemasangan dengan rujukan harga pasar di kabupaten minahasa. Hasilnya untuk pemasangan paving blok dengan volume yang sama hanya Rp 124.300.000
"Ini kami melakukan pengecekan harga jual pada CV Satria Sejahtera Bitung dan OL Paving Manado," adalah mulai dari Rp. 65.000 sd Rp.97.500 m2 kata Fritz Mentu melalui siaran pers yang diterima media massa, Senin (13/9).
Menurut Fritz pihaknya menemukan kejanggalan pada pemasangan paving blok tipe I - III. Di mana kata dia pihak kepala desa hanya mencantumkan luas panjang saja, seharusnya isi volume pemasangan paving block adalah panjang x lebar.
Dugaan adanya penyimpangan dana desa juga terjadi pada tahun anggaran 2019. Disebutkan proyek paving blok tipe 1 di Jaga Desa Winebetan, menelan biaya Rp 145.989.300, dengan rincian paving blok jaga 3 panjang 115 meter lebar 3,5 m atau total volume 402, 5 meter persegi.
Tidak terima dengan biaya tersebut warga kemudian melakukan perhitungan untuk membandingkan biaya pengeluaran versi kepala desa.
"Setelah melakukan perbandingan proyek paving blok tipe 1 dengan volume yang sama hanya Rp 111.905.000," sementara pekerjaan paving block tipe II dengan anggaran Rp.61.376.500 tidak diketahui dimana lokasinya. tandasnya.
Untuk mengusut dugaan penyimpanan anggaran tersebut pihaknya melaporkan masalah ini pada Kejaksaan Negeri setempat.
"Kami lapor masalah ini kepada Kejaksaan pada Juli 2021," ungkapnya.
Harapan warga aparat penegak hukum menindaklanjuti pengaduan tersebut. Apalagi kata Fritz Mentu, kasus ini pun telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara beberapa waktu lalu.
“Kami bersama warga menunggu kepastian dari pihak Kejaksaan Negeri Tondano. Pasalnya, laporan ini terkesan seperti dibiarkan.
0 Komentar