Direktur Utama ITDC, Abdulbar M Mansoer dalam rilisnya resmi menjelaskan, saat ini kontruksi lintasan sirkuit telah mencapai 100 persen, sementara itu beberapa kontruksi fasilitas pendukung seperti Race Control, Pit Building, dan Medical Center ditargetkan selesai Oktober 2021.
Namun yang menjadi persoalan yang sangat krusial dalam perhelatan tersebut adalah keamanan dan kenyamanan para tamu-tamu, baik nasional maupun internasional.
Hal tersebut di lontarkan BPSDM NTB Dr. H. Sajim Sastrawan, SHE.,MH. selaku Pembina Utama Muda, Widyaiswara, saat ditemui media ini dan menyebut, dengan pelaksanaan even balap WordSBK Dan MotoGP Indonesia tersebut tentu pihak penyelenggara, baik pemerintah daerah harus melakukan pengamanan lebih ekstra ketat, sebab yang hadir pada acara tersebut nanti bukanlah tamu nasional saja namun yang lebih agresif adalah tamu internasional.
Artinya, kata dia, pemerintah daerah dan jajarannya tidak bisa hanya melandaskan dan menekankan hanya pengamanan pada petugas-petugas keamanan formal, Dan lebih dari itu harus dibentuk gugus-gugus pengamanan wilayah gugus-gugus pengaman kecamatan gugus-gugus, pengamanan di desa dan sampai di dusun-dusun serta melibatkan unsur organisasi masyarakat.
" Pemerintah daerah tidak hanya melibatkan TNI dan Polri saja, sebab mereka mempunyai personal yang terbatas," Ujar Lalu Sajim.
Menurut L. Sajim, persoalan para tamu-tamu tersebut tentunya nanti mereka tinggal di hotel-hotel, serta even tersebut hanya 3 (tiga) hari, tapi setidaknya seminggu sebelum pelaksanaan event tersebut tamu-tamu sudah mulai berdatangan demikian juga dengan seminggu setelah pelaksanaan event tersebut.
" Artinya apa, tamu-tamu ini kan tidak diam di hotel saja, namun berkeliaran mencari tempat-tempat wisata antero nusa tenggara barat ini. Nah muncul pertanyaan siapa yang mengamankan keselamatan mereka ini, apakah cukup dengan personal TNI Polri." Katanya.
Sementara ini mamiq Sajim menilai, pemerintah daerah saat ini hanya fokus pada persiapkan infrastruktur dan kebutuhan even tersebut, tidak memandang efek keamanan dan kenyamanan para tamu-tamu nanti.
Semestinya Pemerintah Daerah harus mengandeng semua stag holder, seperti organisasi-organisasi setempat, pasalnya masyarakat Lombok (Sasak) terbilang masih sebagian besar hidupnya dengan cara-cara lama, oleh sebab itu saat ini NTB sebagai tuan rumah harus memberikan penghargaan Dan penghormatan kepada para tamu-tamu dan inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah.
" Bayangkan saja tamu-tamu kita nanti datang dari berbagai daerah dan bisa saja mereka datang kesini menggunakan kapal pesiar dan menggunakan bis-bis tertentu menggunakan sarana transfortasi tertentu, dan juga disitu siapa yang mengamankan mereka itu, apakah cukup dengan TNI dan Polri saja," Jelas dia.
Oleh sebab itu, Mamiq Sajim meminta dari faktor keamanan saja dulu diprioritaskan karena bagaimanapun tamu-tamu tersebut harus mendapatkan pengawalan dan pengamanan yang utama. Dan sebaliknya pemerintah daerah seharusnya memegang tokoh-tokoh kriminal.
" Harus dikumpulkan semua dan harus selalu berkomunikasi agar tidak merusak pengamanan. Dan saya melihat aspek dari paripurna pengamanan belum dapat dilaksanakan." Tegasnya.
Tidak hanya itu, Lalu Sajim juga menilai dari aspek perlengkapan syarat mutlak untuk kegiatan event balap WordSBK Dan MotoGP Indonesia 2022 tersebut tidak seharusnya mutlak dengan perlengkapan vaksinasi 70 persen terhadap masyarakat.
Menurut dia, vaksinasi tersebut merupakan persoalan global dan persoalan dunia, dan siapa yang menular dan siapa yang tertular dengan virus Corona (Covid-19) tersebut semestinya ia akan kontak dan bertemu langsung dengan tamu-tamu atau penonton yang masuk saja.
" Dan gak mungkin semua masyarakat NTB ini bisa masuk ke even tersebut, karena harga tiket saja puluhan juta. Dan ini bukan kita menafikan, apakah masyarakat kita mampu gak untuk membeli tiket tersebut." Cetusnya.
Sebelumnya, Mamiq Sajim (sapaan akrab) menceritakan pemerintah kabupaten lombok barat pada tahun 1976 sebagai tuan rumah di ajang pelaksanaan Penas (Prestasi Kencana) sebagai perwakilan NTB, pada saat itu.
Menurut dia, pada tahun 1976 dirinya masih menjabat sebagai Camat Dan sekaligus sebagai panitia penyelenggara Pelaksanaan Penas (Prestasi Kencana) di tahun 1976, untuk mempersiapkan kegiatan tersebut pada waktu itu hanya membutuhkan 13 bulan.
" Sebelumnya kita sudah mulai bekerja karena peserta pada waktu itu sebanyak 27 Provinsi se Indonesia yang hadir ke NTB dan Lombok Barat, artinya tamu-tamu kita harus jaga marwah, jaga keselamatan dan jaga hal-hal yang terkait dengan kehidupannya demi kenyamanannya," Katanya.
Oleh sebab itu, pada waktu itu tahun 1976 Bupati Mujitahid (Almarhum) melakukan sebuah gerakan-gerakan di seluruh komponen masyarakat lombok barat untuk bertanggung jawab untuk mengamankan tamu-tamu nya, serta melibatkan semua komponen tokoh-tokoh masyarakat dibantu TNI dan Polri PNS, Guru-guru pendidik, serta ormas lainnya. Sehingga pada waktu itu dihari pelaksanaan sampai dengan selesai tidak ada satupun tamu-tamu yang kehilangan barang-barangnya.
" Artinya apa, ini bentuk komitmen masyarakat untuk selalu menjaga tamu-tamu nya, jadi paling tidak ya saat sekarang dengan event ini ya, pemerintah daerah harus seperti itu." Jelas Mamiq Sajim.
0 Komentar