Pasalnya, banjir tiap tahun menjadi langganan bagi masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman saat musim hujan tiba.
Anehnya, Dinas Kehutanan sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak tahun 2015/2016 dan tak pernah berkunjung ke Kabupaten Bima dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (RI) untuk melihat hutannya.
Informasi yang didapat media ini bahwa, dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Bima hanya 1 (satu) Kecamatan yang tidak di ganggu hutannya yakni Kecamatan Woha.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas) Kabupaten Bima, Syamsudin Al-Haq, SH yang ditemui, Kamis 25/11/21 mengatakan bahwa Menteri Kehutanan RI di era Persiden Jokowi-Ma'ruf seolah-olah tak peduli dengan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya.
" Hadirnya jagung dari program pemerintah pusat sehingga masyarakat di seluruh Indonesia di suruh untuk berladang dengan dalih bahwa kulit dan ampas jagung bisa gunakan untuk kebutuhan lain. Namun setelah itu, rupa-rupanya hal tersebut adalah akal-akalan belaka," katanya.
Lanjutnya, kemudian setelah hutan gundul maka nantinya dan massanya akan datang bahwa hutan akan dijadikan lahan tambang bagi kepentingan dunia. Hutan Indonesia kaya akan hasilnya melimpah rush cuma karena tenaga ahlinya yang tidak dimiliki oleh bangsa ini.
" Namun apapun dalil dan naqlinya hutan adalah sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk lainya," jelasnya.
Ditambahkannya, dengan gundulnya hutan yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) umumnya dan khususnya yang ada di Kabupaten Bima sekitarnya adalah akibat dari perbuatan oknum masyarakat yang dengan sengaja membabat hutan demi kepentingan perut pribadi karena alasan tidak ada lahan. Alih-alih menyelamatkan masyarakat dengan program jagung namun masyarakat yang menikmati banjir dari hutan yang sudah gundul. Gubernur NTB dalam hal ini harus bisa melakukan reboisasi (penanaman kembali pohon) di hutan yang sudah gundul.
"Kalau hal tersebut tidak dilakukan maka banjir akan datang berkepanjangan. Bukan Gubernur NTB yang merasakan banjir di Bima dan sekitarnya namun masyarakat Bima lah yang merasakannya," Ujar dia.
Pantauan media ini bahwa hutan di Bima dan sekitarnya sudah di buka jalan tani untuk mengangkut hasil jagung para petani. Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di kucurkan pemerintah pusat salah satu dipergunakan untuk pembukaan jalan tani.
0 Komentar