.jpg){kind=small}
Hal tersebut disampaikan Kaban Bappenda Nusa Tenggara Barat Dr. Ir. H. Amry Rakhman di kantornya, Jumat ( 25/03/2022 ).
"Untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan tersebut tentunya harus di barengi dengan ikhtiar ikhtiar yang maksimal secara garis besarnya ada dua hal yang harus terus di genjot yakni Intensifikasi dan Ekstensifikasi,"sebut Kaban.
"Intensifikasi yang dimaksud adalah dengan mengintensifkan obyek obyek PAD yang memang sudah kita pasang yakni dengan semakin intens mengejar yang sudah ada apakah itu melalui sosialisasi ataupun lewat regulasi yang sudah ada tentunya, semuanya itu harus di barengi dengan kerja keras dari setiap steakholder yang ada,"pungkasnya.
Selanjutnya Ekstensifikasi yakni dengan munculnya obyek obyek pajak baru seperti pengelolaan limbah B3 di dinas LH, Persampahan, masalah ketenagakerjaan jauh di Mandalika sana ada obyek baru lagi yakni RSI Mandalika dan tahun ini muncul UU No.1 tahun 2022 tentang pajak alat berat dan MBLB ( Mineral Bukan Logam dan Batuan ) itulah bentuk Ekstensifikasi yang harus segera kita identifikasi keberadaannya di lapangan guna dapat memaksimalkan PAD kedepannya.
"Ia juga menyebutkan bahwa terkait Perda tentang Pajak dan Retribusi yang sebelumnya kita lakukan penyempurnaan, dalam hal ini ada 2 hal yang akan kita lakukan penyempurnaan yakni terkait dengan obyek obyek pajak yang baru terlebih dahulu kita masukkan ke dalam Perda dan penyempurnaan tarif yang berlaku saat ini,"urainya.
Dalam upaya kita mendongkrak PAD tentunya ada beberapa hal yang terus kita galakkan di antaranya dengan terus membangun sinergi dan kolaborasi intens dengan semua steakholder tetkait.
Bappenda NTB selaku institusi yang di berikan kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan semua perangkat daerah di tingkat pemerintah provinsi NTB dan seluruh Kabupaten/Kota, karena di setiap Kabupaten/Kota kan ada Bappendanya juga, untuk itu kita juga minta support mereka karena aktifitas aktifitas tersebut berlangsung di Kabupaten/Kota, terus kita selalu lakukukan koordinasi karena di dalam pajak ada namanya bagi hasil dari pajak yang kita lakukan.
"Adapun bentuk koordinasi intens yang kita lakukan selama ini adalah dengan melakukan rapat koordinasi dengan semua Bappenda di seluruh Kabupaten/Kota yang kita laksanakan setiap tiga bulan sekali, kemarin sebalum event MotoGP sudah kita laksanakan,"tutup Kaban.
0 Komentar