.jpg){kind=small}
Presiden Jokowi menyebut, keputusan ini didasari pertimbangan kondisi pasokan harga minyak goreng, serta para tenaga kerja dan petani industri sawit.
Melalui Kordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi dalam keterangan tertulisnya kepada awak media mengatakan meminta agar para politisi, aktifis LSM dan kalangan tertentu agar berhenti mempolitisasi dan menggiring opini untuk menyudutkan Polri terkait adanya berita soal dukungan Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam hal membuka kembali keran ekspor CPO.
Kami mengecam keras adanya upaya yang dilakukan oleh sejumlah pihak tertentu yang berusaha membangun narasi yang negatif terhadap pemberitaaan tersebut. Selain itu, kami menyesalkan adanya pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan isu tersebut untuk menyerang institusi Polri dengan tuduhan yang tidak jelas.
Kami meminta kepada kelompok oposisi agar jangan ada lagi yang sengaja menggiring opini yang tendensius terhadap Polri terkait dukungan polri terhadap kebijakan pemerintah. Karena sejatinya institusi Polri sepenuhnya loyal kepada negara dan untuk kepentingan nasional.
"Selain itu juga kebijakan Polri adalah suatu bentuk mendukung kebijakan pemerintah, Sehingga garisnya hanya satu kebijakan nasional dan negara, satu nafas. Perlu di ketahui bahwa tugas Polri selalu mendukung, mengawal dan mendorong agar kebijakan negara atau nasional dapat berjalan,” Ujar Azmi kepada awak media, (25/05).
Lebih lanjut Azmi Hidzaqi mengatakan "Masyarakat butuh minyak goreng murah dan mudah didapat, seperti janji pemerintah. Oleh karena itu wajar apabila Polri memberikan dukungan terhadap semua kebijakan yang ditetapkan bapak Presiden sebagai panglima tertinggi,"
Maka dari itu kami dari elemen masyarakat sangat mengapresiasi komitmen Polri yang selalu loyal kepada negara dalam garis komando untuk mewujudkan pertahanan dan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
0 Komentar