Oleh. Mell.
Minggu. 17 Juli 2022.
%20(1).jpg){kind=small}
Tampil bersama Amir Hanzah, Hatta Taliwang dan B. Wiwoho serta sejumlah tokoh diantaranya Benny Akbar Fatah, Padapotan Lunis, Dokter Zulkifli Ekomei, Burhan Karsyidi, Ahmad Wijaya dan sejumlah tokoh muda serta aktivis pergerakan dari berbagai elemen.
Ki. Burhan Karsyidi memberi tanggapan jika saatnya sekarang perlu perubahan situasi yang mendasar, selebihnya adalah sampingan belaka. Adapun situasi daripada objektif yang sangat mendesak itu adalah kembali pada UUD 1945.
"Untuk itu caranya hanya revolusi. Jadi revolusi harus dilakukan," tandasnya Minggu, (17/7/2022).
" Karena menurut Ki. Burhan, UUD 1945 itu adalah implementasi dari Pancasila. Jadi tidak ada istilah Pancasila dan UUD 1945. Sebab UUD 1945 itu jabaran dari inti sari Pancasila" tandasnya.
Menurut dia, nafsu, cita-cita dan rasa (kebijakan) seperti dalam tasauf Jawa, sama dengan cipta, rasa dan karsa, imbuh B. Wiwoho yang memiliki kegandrungan dalam pemilihan Presiden di Indonesia tidak terlepas dari hawa nafsu yang tidak mampu untuk terkendalikan. Sementara Ustad Ahmad Wijaya, merasa cukup untuk berdoa saja dalam menyikapi kondisi dan situasi yang semakin runyam di negeri ini. Agaknya, karena itu kata moderator Ustad Ahmad Wijaya sempat menghilang lebih dari 6 tahun dari kalangan aktivis pergerakan, tapi tetap mendo'akan agar jalan terang revolusi bisa segera dilakukan, katanya berharap.
Sementar Benny Akbar Fatah justru melihat kerusakan bangsa dan negara lebih dominan disebabkan oleh Partai Politik dan Presiden yang tak cuma melakukan pembiaran, tapi juga ambil bagian di dalamnya.
" Masalahnya kaum pergerakan banyak yang mai dibeli oleh para cukong yang mau mendominasi kekuasaan, hingga NKRI pun disebut harga mati, artinya bisa dibeli tapi tidak bisa ditawar." Katanya.
Menurut aktivis Angkatan 66 ini, itu penyebab utama dari perjuangan yang dilakukan kaum pergerakan tidak pernah bisa mencapai tujuan yang diidealkan.
Klosing statemen Hatta Taliwang justru tetap menawarkan cara menetapkan Calon Presiden secara konstitusional arau inkonstitusional. Tapi yang terbaik adalah secara musyawarah mufakat, tandas Hatta Taliwang. Karena dengan musyawarah dan mufakat itu adalah cara yang sudah menjadi budaya asli bangsa Indonesia.
" Jadi demokrasi konstitusi itu tidak ada dalam budaya kita, kata Hatta. Namun pilihan cara yang terbaik tetap terserah kepada masing-masing. Maka itu dalam agenda pembicaraan yang baik dalam seri diskusi berikutnya depan adalah mengulik soal hambatan dan tantangan bagi rakyat untuk melakukan perubahan seperti yang diharapkan." Ujarnya.
Amir Hamzah menegaskan dalam klosing statemennya bahwa yang harus dibangun adalah gerakan kontra sistem yang harus dilakukan dan dirumuskan. Lalu model gerakan bisa mengacu pada strategi Nabi Muhammad membangun gerakan yang masih relevan untuk dilakukan kembali pada hari ini.
Dalam menutup acara, Sri Bintang menyampaikan topik diskusi Komunitas Guntur 49 depan adalah Tantangan Kaum Pergerakan Dalam Melakukan Perubahan untuk Masa Depan Bangsa dan Negara Indonesia". Setelah itu, agenda aksi turun ke jalan baru bisa dimulai.
0 Komentar