𝓦𝓪𝓻𝓽𝓪𝗕𝗨𝗠𝗜𝗚𝗢𝗥𝗔,𝗟𝗢𝗠𝗕𝗢𝗞 𝗨𝗧𝗔𝗥𝗔 -Dalam rangka memaksimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Sosial guna trciptanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ), DPRD sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah untuk lebih intens melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
H. Burhan M Nur yang merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat KLU baru baru ini menyampaikan hasil lawatannya ke Kementrian Sosial Republik Indonesia di Jakarta beberapa hari yang lalu dihadapan sejumlah wartawan di kantornya, Jumat ( 22/03/2024 ).
"Ia menceritakan bahwa untuk mendapatkan program yang banyak khususnya yang ada di Kementrian Sosial hendaknya kepala daerah dan semua stakeholder terkait dalam hal ini dinas sosial untuk lebih proaktif melakukan komunikasi dan jemput bola ke pusat, hal semacam ini tidak bisa kita komunikasikan hanya melalui telpon saja harus sering sering kita datangi,"beber H. Burhan.
Disamping itu juga, dengan melakukan penekanan dan koordinasi melalui jalur politik yang mana untuk kesejahteraan sosial ini ada di komisi VIII dan kebetulan disana ada rekan saya satu partai yakni DR. Ir. H. Nanang Samudra kita terus berkoordinasi dengan beliau karena DTKS ini bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak.
Untuk itu bisa saya contohkan semoga ini bisa di jadikan sebagai perbandingan dan motivasi bagi daerah untuk terus berpacu memajukan daerah, contohnya Kabupaten Gianyar di Bali dimana daerahnya cukup maju dan program dari pusat begitu banyak yang diperoleh.
Dan untuk KLU sendiri akan kita arahkan, yang jelas ada catatan catatan penting yang merupakan hasil koordinasi kami dengan pihak Kemensos yang akan kami sampaikan kedinas terkait.
"Lebih lanjut H. Bur menekankan agar pemerintah daerah terus proaktif membangun komunikasi dengan semua Kementrian agar ikhtiar kita memajukan daerah dapat kita wujudakan dengan cepat, tepat dan maksimal,"tutupnya.
0 Komentar