𝓦𝓪𝓻𝓽𝓪𝗕𝗨𝗠𝗜𝗚𝗢𝗥𝗔.𝗜𝗗,𝗟𝗢𝗠𝗕𝗢𝗞 𝗧𝗘𝗡𝗚𝗔𝗛 -Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Ardhia Rinjani (Tiara) Lombok Tengah memastikan sistem penyediaan air minum (SPAM) Mandalika akan segera beroperasi pada Bulan Juli 2024.
Direktur utama PDAM Lombok Tengah Bambang Supratomo mengatakan SPAM Mandalika ini bukan hanya untuk dinikmati oleh kalangan bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika saja. Namun pihaknya juga akan melayani untuk masyarakat umum dengan tarif yang berbeda.
"Sekarang udah ada pemasangan pipa SR yang sudah dilakukan sekitar 2000 pelanggan yang tersebar di sejumlah desa penyangga KEK Mandalika," terang Bambang Supratomo saat dikonfirmasi di Praya, Rabu
Dikatakan wakil ketua Perpamsi NTB ini, SPAM Mandalika ini akan dioperasikan dengan kecepatan 150 liter perdetik. Hanya saja, hal itu akan dilakukan setelah uji alir berjalan dengan lancar.
"Tahap dua ini akan dilakukan sambil berjalan dan tidak harus nunggu uji alir selsai," beber mahasiswa Magister UNRAM ini.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, pihaknya merencanakan akan melakukan uji alir pada tanggal 9 Juli 2024. Hal itu dilakukan untuk melihat sejauh mana progres proyek tersebut.
Program ini dibuat untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) oleh Kementerian PUPR. Pembangunan ini telah melalui tahap I yang mencakup pekerjaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Baja berkapasitas 50 liter perdetik dengan dana sekitar Rp 150 miliar.
"Tanggal 8 atau 9 Juli 2024 (mulai beroperasi). Tapi nanti begitu ada informasi secara resmi jadwal nanti kita sampaikan," kata tokoh pemuda Lombok Tengah ini.
Bambang mengklaim proses pengerjaan infrastruktur SPAM KSPN Mandalika ini sudah rampung dan tinggal menunggu waktu pengoperasian saja.
"Infrastruktur sudah jadi. Mulai dari perpipaan, pengolahan, dan lain sebagainya dan ini akan dites apakah distribusi ini ada kebocoran atau tidak, apakah sistem pengolahan ini sudah bisa beroperasi baik atau tidak," ujar Bambang.
Menurut Bambang, SPAM KSPN Mandalika ini merupakan program Pemerintah Pusat yang akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah sebagai pengelola.
"Kalau uji alirnya sudah bagus, baru kemudian pemerintah pusat akan menyerahkan kepada pemerintah daerah dan kami Perumdam Tiara sebagai pengelola," pungkasnya.
0 Komentar