Statemennya Tentang PDNs Tampak "Ela Elo", Menkominfo Harus Mundur

Foto. Istimewa.

 Oleh : Dr. KRMT Roy Suryo

Hari ini, Kamis 27/06/2024 Komisi 1 DPR-RI menggelar Rapat kerja dgn memanggil Menkominfo (Menteri Komunikasi & Informatika) Budi Arie Setiadi & Kepala BSSN (Badan Siber & Sandi Negara) Hinsa Siburian perihal lumpuhnya PDNs-2 (Pusat Data Nasional sementara-2) yg sudah memasuki hari ke-7 alias seminggu ini sejak 20/06/2024 silam. Rapat dimulai molor 20 menit dari rencana semula Pukul 16.00 dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Meutya Hafidz (FGolkar) didampingi Abdul Kharis Almasyhari (FPKS).

Banyak statemen & jawaban dari Menkominfo & Kepala BSSN dari Raker tsb yang membuat pendengar geleng-geleng kepala, bukan mau meniru gaya "Ela elo" (baca: Gela-gelo alias Plongah plongoh, seperti kebiasaan Pemerintah selama ini), namun memang jawaban dari kedua pihak yang bertanggungjawab atas tragedi yg dialami oleh PDNs-2 saat ini memang membagongkan, alias membuat terkejut atau membingungkan. 

Bagaimana tidak...? Keduanya samasekali tidak tampak menguasai masalah & cenderung saling lempar tanggung jawab.

Dimulai dari statemen Apa yang akan dilakukan oleh Kemkominfo pasca tragedi Peretasan dengan jenis Ransomware Brain Chiper Lockbit 3.0 tslersebut, Budi AS hanya mempresentasikan 3 Langkah (jangka pendek, menengah & panjang), dimana periode waktunya adalah sampai dengan 6 bulan kebelakang. Come on, ini sudah era IT, dimana orang berpikir Industry 4.0 bahkan Society 5.0 yang hitungannya adalah per-detik, bahkan nano detik hingga pico detik, kok masih hitungan bulan? Katrok, kalau kata Netizen jika mendengar ini semua.

Jadi solusi yang ditawarkan oleh Kemkominfo selama 6 bulan kedepan tersebut samasekali sangat tidak memuaskan, karena jangka pendek sebulan kedepan hanya melakukan Inventarisasi & recovery aset. Kemudian jangka pendek 3 bulan melakukan full-recovery, re-deploy & perbaikan S.O.P. Batu 6 bulan mendatang melakukan Audit keamanan & Implementasi audit. Solusi yg ditawarkan Menteri yang terpilih berdasar pengalamannya selaku Ketua Relawan ProJo ini benar-benar sangat KuDet (Kurang Update) ditengah jaman yang sudah memasuki era IoT (Internet-of-Thing), Big Data bahkan menggunakan AI (Artificial Intelligence) saat ini.

Jadi statemen Lodewijk F Paulus (F. Golkar) yang mengambil istilah dalam dunia otomotif "one step ahead" dalam Raker tadi benar-benar jauh bisa dipenuhi oleh Kemkominfo & BSSN, karena presentasinya bahkan seperti "two-or-three step behind". Jelas Indonesia selalu akan ketinggalan langkah oleh Para penjahat Cyber dan menjadi bulan-bulanan dikemudian hari yang lagi-lagi korbannya adalah rakyat semua. Demikian juga pandangan serupa dari TB. Hasanuddin (F. PDIP) yang mengistilahkan Obyek Vital dimasa lalu, Data sekarang adalah sangat Vital dan tampaknya Pemerintah tidak mampu mengelola semua data Viral ini. Beliau sampai menyebut kasus ini sebagai "Kebodohan Nasional".

Bagaimana tidak, diakui oleh BSSN bahwa hanya tinggal  2% (baca: dua persen) saja data yang tersisa dari peretasan PDNs-2 minggu lalu, alias 98% sudah rusak terenkripsi. Secara rinci dari  239 talent yang terdampak, 30 adalah Kementerian atau Lembaga, 15 Provinsi, 148 Kabupaten dan 46 Kota yg kesemuanya tidak bisa diakses lagi. Sedangkan 5 talent yg disebut "pulih" (KemenkumHAM migrasi, Kemenkomarves Event, Kemenag siHalal, LKPP & Kota Kediri) sebenarnya "selamat" karena masih punya Data backup-nya sendiri di server lama yang masih dimilikinya, alias bukan yang berada di PDNs-2 yg diserang tsb.

Artinya kemarin meski ada Cloud-storage di Batam dan PDNs-1 di Serpong & yang disebut diserang hanya PDNs-2 Surabaya, faktanya mostly data penting Republik ini bisa dikuasai oleh Hacker dan sekarang dalam kondisi terenkripsi sekaligus dimintakan tebusan senilai US$ 8 Juta (senilai Rp 132 Milyar). Kalau melihat aturan dalam UU No. 27/2022 ttg PDP (Perlindungan Data Pribadi) Pasal 26 & 27, seharusnya Pemerintah bertanggung jawab karena gagal dalam melakukan perlindungan data tersebut, alias tidak hanya bisa "ngeles" saja dan terkesan saling lempar tanggung jawab seperti sekarang ini.

Khusus untuk sikap menghadapi pihak peretas, saya memang mendukung Pemerintah untuk tidak membayar Ransom tersebut, karena pasti akan hilang uangnya dikarenakan tidak ada jaminan data dikembalikan, apalagi transaksi pasti menggunakan Crypto currency (Bitcoin) yang tidak bisa dilacak. Sekali lagi disini saya sangat mengecam oknum yang masih mendorong Pemerintah utk mau membayarnya, sebagaimana saran si "Y" yg disebut "pakar" dari ITB pengembang SIREKAP dalam sarannya di media online mainstream kemarin. Pantas saja SIREKAP Amburadul & menjadi alat kecurangan/kejahatan Pemilu -menurut berbagai Pakar IT independen- karena sikapnya patut dicurigai seperti ini, apalagi si "Y" ini juga sempat menjadi Saksi Ahli yang diajukan KPU dalam sidang di MK, berbahaya.

Namun meski data terenkripsi & secara fisik PDNs-2 masih di Surabaya, tidak berarti data tersebut aman seperti statemen Kemkominfo & BSSN yang tampak "bangga" sudah memutus akses PDNs-2. Disinilah saya mengkritisi keras statemen yang hanya "Ela Elo" saja, malah tampak santai mensimplifikasi tragedi ini, karena Peretas yg berhasil masuk dan meretas system dipastikan sebelum mengenkripsi pasti sudah mengcopy semua data-data tersebut ke server miliknya guna backup bilamana ransomnya dipenuhi. Secara kronologis dia akan melakukan 4 hal berikut: 

1. Akses Data, 

2. Mencuri Data. 

3. Enkripsi Data, dan 

4. Meminta Tebusan.

Dengan metode ini, peretas tidak hanya memiliki kontrol atas data yang terenkripsi tetapi juga memiliki salinan data tersebut yang dapat digunakan sebagai komoditas untuk dijual di pasar gelap.

Kesimpulannya, kasus ini adalah Tragedi alias bencana besar bagi Indonesia, tidak bisa dianggap enteng apalagi dipandang sebelah mata. Data publik yang sekarang dienkripsi tersebut aslinya sudah dicuri dan siap dibocorkan sewaktu-waktu, alias menjadi Bom Waktu dikemudian hari. Dapat dibayangkan data tsb meliputi Data kependudukan, Kesehatan, Keuangan, bahkan Inteljen disebut seperti Data BPJS-Kesehatan, Kemenhub, KPU, INAFIS, BAIS-TNI dan sebagainya yang sudah bocor. Jadi kalau tadi di Raker DPR disebut ada Dampak....?, ini bukan lagi Minor atau Major, tetapi sudah Kritis. Seharusnya penanggungjawab semua ini, yakni Menkominfo Budi Arie Setiadi Mundur sebagaimana petisi SafeNet saat ini.

Baca Juga