WARTABUMIGORA.ID|LOMBOK BARAT- Para pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Lombok Barat membentuk Forum Koperasi Desa Merah Putih Lombok Barat sebagai wadah konsolidasi dan penyampaian aspirasi. Pembentukan forum ini dilatarbelakangi kekhawatiran pengurus terkait pembangunan gerai KDMP yang dinilai menyisakan banyak persoalan, mulai dari kesejahteraan pengelola, status lahan, hingga pelibatan pihak lokal.
Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih, Nurdin, mengatakan selama hampir delapan bulan pengurus di tingkat desa terus dibebani kewajiban kerja tanpa kejelasan hak dan perhatian terhadap kesejahteraan.
“Kami ini terus diminta bekerja dan menegakkan kewajiban. Tapi sampai sekarang tidak ada yang bicara soal kesejahteraan pengurus. Posisi kami ini apa?” kata Nurdin, Sabtu (17/1/2026).
Ia juga menyoroti persoalan status lahan yang kerap menghambat pembangunan gerai. Menurutnya, meski program ini diklaim sebagai proyek nasional, di lapangan terjadi tarik ulur akibat benturan status lahan, khususnya lahan yang masuk kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Banyak usulan sudah lulus, tapi setelah mulai dibangun ternyata status tanahnya LP2B lalu dihentikan. Ini jelas merugikan desa,” ujarnya.
Kondisi tersebut diperparah dengan pemangkasan dana desa. Di satu sisi desa tetap dibebani kewajiban pembangunan, namun di sisi lain proyek terhenti karena persoalan legalitas lahan.
Nurdin juga mengungkapkan adanya informasi mengenai kontraktor yang diduga membawa lari uang proyek sehingga pembangunan tidak berjalan. “Ini bukan bisnis ke bisnis. Dananya sudah diturunkan pemerintah, tinggal dibangun. Tapi faktanya ada kontraktor nakal yang membawa uang dan meninggalkan pekerjaan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Kopdes Mustari menjelaskan bahwa pembentukan forum dimulai dari kegelisahan kolektif para pengurus KDMP di Lombok Barat. Ia menyebut sejak awal pemerintah menyampaikan bahwa pembangunan gerai dibiayai melalui APBN, namun belakangan justru dibebankan ke dana desa.
“Di awal November disampaikan gerai dari APBN. Setelah berjalan, ternyata dana desa yang harus dipakai. Dari situ kegalauan teman-teman muncul,” kata Mustari.
Menurutnya, proses pembangunan yang berlarut-larut juga bertolak belakang dengan narasi percepatan proyek nasional. Hampir setahun KDMP terbentuk di daerah, namun arah besar program dinilai belum jelas.
“Pertanyaan yang paling sering muncul itu: kami mau diapakan? Jangan hanya dijadikan korban anggaran,” ujarnya.
Forum ini, lanjut Mustari, dibentuk agar pengurus memiliki ruang resmi untuk bersuara dan menyampaikan persoalan langsung kepada pemerintah, sekaligus memastikan arah kebijakan Koperasi Desa Merah Putih ke depan lebih jelas dan adil.
Hal senada disampaikan Ketua Kopdes Herman. Ia menegaskan pentingnya pelibatan KDMP dan desa dalam seluruh proses pembangunan gerai, terutama dengan memanfaatkan potensi lokal.
“Kami ingin dilibatkan. Pembangunan itu seharusnya melibatkan KDMP dan desa. Pemberdayaan lokal ini belum maksimal,” kata Herman.
Ia menambahkan, banyak ketua KDMP di Lombok Barat memiliki latar belakang kontraktor dan pemahaman teknis konstruksi. Karena itu, pelibatan mereka dinilai logis dan strategis, baik dari sisi kualitas pembangunan maupun pengawasan di lapangan.
“Harusnya kami yang diberdayakan lebih dulu. Faktanya di lapangan justru pihak lain yang ditunjuk,” ujarnya.
0 Komentar