WARTABUMIGORA.ID | BIMA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Distribusi Jagung dan Ternak sebagai langkah strategis menghadapi puncak Panen Raya Jagung serta momentum Lebaran Idul Adha Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Forkopimda Kantor Bupati Bima pada Jumat (27/02/2026) ini difokuskan pada penguatan tata niaga jagung, kesiapan armada distribusi, pengendalian harga ternak, serta antisipasi lonjakan permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha.
Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, didampingi Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, para Asisten lingkup Setda, serta para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Bima.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bima, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bima, perwakilan Perum Bulog, pelaku usaha, asosiasi peternak, distributor, serta unsur TNI dan Polri.
Dalam arahannya, Adel Linggi Ardi menegaskan bahwa Kabupaten Bima merupakan salah satu sentra produksi jagung dan ternak sapi terbesar di Nusa Tenggara Barat. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar hasil panen raya dapat terserap optimal oleh pasar dan tidak merugikan petani akibat anjloknya harga saat produksi melimpah.
Sebagai bentuk dukungan pemerintah, telah ditetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung berdasarkan Perbadan Nomor 381 Tahun 2025 sebesar Rp5.500 per kilogram pada kadar air 18–20 persen. Sementara harga penyerapan ke gudang Perum Bulog ditetapkan Rp6.400 per kilogram untuk jagung kemasan dan Rp6.250 per kilogram untuk jagung curah, yang menjadi acuan bagi BUMN pangan, pelaku usaha, maupun offtaker.
Selain komoditas jagung, sektor peternakan khususnya sapi dan kerbau juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah, mengingat meningkatnya kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Kabupaten Bima diharapkan mampu menjadi contoh tata kelola distribusi pangan yang efisien, terukur, serta berpihak pada kesejahteraan petani dan peternak.
0 Komentar