WARTABUMIGORA.ID | LOMBOK BARAT – Satu tahun kepemimpinan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), justru diwarnai kritik tajam soal persoalan paling mendasar: sampah. Alih-alih membaik, kondisi di lapangan dinilai semakin semrawut dan tak terkendali.
Lembaga Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran (KASTA) NTB DPD Lombok Barat secara terbuka menyebut penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan armada baru belum menunjukkan hasil nyata. Pada awal Januari 2026, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyerahkan delapan unit truk sampah dengan nilai pengadaan mencapai Rp 4,4 miliar.
Targetnya, ritase pengangkutan bisa menembus 100 ton per hari.
Namun realitas di lapangan berbicara lain.
“Kami melihat ini lebih seperti proyek pengadaan daripada solusi sistemik. Rp 4,4 miliar uang rakyat sudah dibelanjakan, tetapi sampah tetap menggunung di mana-mana. Ini bukan sekadar kelalaian teknis, ini kegagalan manajerial,” tegas Ketua KASTA NTB DPD Lombok Barat, Tontowi Jauhari, Senin (23/2/2026).
Pantauan KASTA menunjukkan sejumlah titik masih menjadi “monumen” tumpukan sampah:
Pasar Seni Senggigi – kawasan wisata andalan tercoreng oleh bau dan tumpukan sampah.
TPS di Gerung – ibu kota kabupaten justru dipenuhi titik penumpukan.
Jembatan Dasan Geres – sampah menyumbat aliran air hingga butuh alat berat.
Dusun Jerneng, Desa Ombe (Labuapi) – tumpukan sampah bahkan sempat memicu kebakaran.
Ironisnya, kondisi ini diperparah pembatasan di TPA Kebon Kongok yang menyebabkan sampah menumpuk di berbagai TPS tanpa kepastian waktu pengangkutan. Situasi tersebut menimbulkan kesan lemahnya perencanaan dan koordinasi antarinstansi.
“Kalau sistemnya tetap amburadul, mau beli 100 truk pun tidak akan menyelesaikan masalah. Jangan sampai ini hanya pencitraan seremonial penyerahan kunci, tapi operasionalnya nol besar,” sindir Tontowi.
Ia juga menyoroti distribusi armada yang dinilai belum transparan serta alasan klasik keterlambatan pengangkutan karena BBM. Mereka meminta rincian biaya operasional dibuka ke publik agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya pemborosan atau salah kelola anggaran.
“Setahun itu bukan waktu singkat. Jika urusan sampah saja tidak mampu dibereskan, publik wajar mempertanyakan kapasitas kepemimpinan. Jangan sampai Lombok Barat terus menjadi kabupaten yang sibuk belanja, tapi gagal menata,” tutupnya.
0 Komentar