WARTABUMIGORA.ID|JAKARTA- Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah akibat meningkatnya konflik di Iran mulai berdampak pada perjalanan ibadah umrah. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) mengimbau masyarakat, khususnya calon jemaah umrah asal Indonesia, untuk sementara menunda keberangkatan ke Tanah Suci hingga kondisi dinilai aman dan kondusif.
Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi guna menjaga keselamatan serta kenyamanan warga negara Indonesia (WNI) yang akan melakukan perjalanan ibadah ke Arab Saudi di tengah dinamika geopolitik kawasan yang masih berkembang.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pemerintah terus memantau situasi secara intensif dan mengambil langkah mitigasi risiko agar jemaah tidak terdampak langsung oleh ketegangan regional.
“Kami mengimbau calon jemaah umrah untuk menunda sementara keberangkatan sampai situasi di Timur Tengah dinilai benar-benar kondusif,” ujarnya dalam keterangan resmi. Senin (2/2/2026).
Sementara itu, bagi jemaah Indonesia yang saat ini telah berada di Arab Saudi, pemerintah meminta agar tetap tenang dan tidak panik. Jemaah juga diingatkan untuk selalu mengikuti arahan otoritas setempat serta menjaga komunikasi aktif dengan perwakilan resmi Indonesia.
Kemenhaj meminta seluruh jemaah agar terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), maupun Kantor Urusan Haji di Arab Saudi untuk memperoleh informasi terbaru terkait situasi keamanan dan layanan ibadah.
Pemerintah Indonesia melalui Kemenhaj juga melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Komunikasi intensif dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri, otoritas pemerintah Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan penanganan penundaan berjalan tertib serta tidak merugikan jemaah.
Selain itu, pemerintah meminta penyelenggara perjalanan umrah untuk memberikan informasi transparan kepada calon jemaah terkait jadwal keberangkatan, opsi penjadwalan ulang, maupun kebijakan pengembalian biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah antisipatif ini diambil sebagai bentuk perlindungan negara terhadap WNI di luar negeri, sekaligus memastikan pelaksanaan ibadah tetap berlangsung dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
Pemerintah menegaskan akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah dan akan menyampaikan pembaruan kebijakan secara resmi kepada masyarakat apabila kondisi telah memungkinkan perjalanan umrah kembali dilakukan secara normal.
0 Komentar