WARTABUMIGORA.ID|LOMBOK TENGAH — Puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (29/4/2026). Mereka menuntut kenaikan upah yang dinilai tidak sebanding dengan beban kerja dan jauh dari kata layak.
Dalam aksi tersebut, para peserta menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan pengupahan yang dianggap belum mencerminkan tanggung jawab serta kontribusi yang mereka berikan di masing-masing instansi.
“Kami hanya menuntut keadilan. Upah yang kami terima saat ini tidak sesuai dengan pekerjaan yang kami lakukan,” ujar salah seorang peserta aksi di lokasi.
Aksi demonstrasi ini turut didampingi LSM KASTA NTB yang memberikan dukungan serta pendampingan kepada para PPPK paruh waktu. Perwakilan lembaga tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera mengevaluasi sistem pengupahan agar lebih manusiawi dan berkeadilan.
“Kami mendampingi mereka karena ini menyangkut hak dasar pekerja. Pemerintah harus hadir memberikan solusi konkret,” tegas Lalu Suhandi.
Para demonstran berharap Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, dapat segera memberikan kejelasan atas tuntutan yang disampaikan. Mereka juga meminta adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga kerja paruh waktu, khususnya dalam aspek kesejahteraan.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Lombok Tengah menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan secara tertib. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengkaji ulang kebijakan terkait Surat Keputusan (SK) guru honorer paruh waktu guna mencari solusi yang lebih adil.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah nyata agar persoalan kesejahteraan PPPK paruh waktu tidak berlarut-larut dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
0 Komentar