WARTABUMIGORA.ID|LOMBOK BARAT — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti aspek keamanan, keselamatan pelayaran, dan keterbatasan kapasitas infrastruktur di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mendorong pemerintah menambah sedikitnya satu pasang dermaga untuk mengantisipasi peningkatan arus penumpang, kendaraan, dan distribusi logistik.
Bambang menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Pelabuhan Lembar, Senin (10/8/2026). Kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur, pelayanan penyeberangan, serta kesiapan sistem keselamatan di salah satu jalur transportasi laut utama yang menghubungkan Lombok dan Bali.
Dalam kunjungan tersebut, Bambang didampingi General Manager ASDP Cabang Lembar Handoyo Priyanto, Kepala KSOP Kelas III Lembar, Manajer Cabang DLU Lembar, perwakilan Balai Karantina Kesehatan Kelas II NTB, BPTD Kelas II NTB, KP3 Lembar, serta Ketua DPC GAPASDAP Lembar.
Bambang mengapresiasi langkah ASDP dalam menjaga sterilisasi kawasan pelabuhan, baik di area darat maupun laut. Namun, ia menilai penguatan sistem keamanan tetap diperlukan, terutama melalui penerapan standar internasional International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code secara lebih optimal.
"Pelabuhan harus steril. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan ASDP, namun kita perlu memastikan bahwa standar ISPS Code benar-benar diterapkan," ujar Bambang.
Menurut dia, keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan regulator, operator, fasilitator, hingga pengguna jasa. Karena itu, koordinasi antara KSOP dan operator pelayaran perlu diperkuat agar seluruh rantai keselamatan berjalan secara terintegrasi.
Bambang juga mendorong edukasi publik mengenai barang-barang yang dilarang dibawa ke kapal. Informasi tersebut, menurut dia, perlu disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami masyarakat, menyerupai prosedur keamanan pada transportasi udara, untuk mencegah masuknya barang berbahaya.
"Konsumen harus diedukasi. Barang apa saja yang tidak boleh dibawa harus jelas, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Ini penting untuk mencegah kecelakaan seperti yang pernah terjadi sebelumnya," katanya.
Selain keamanan, Bambang menyoroti kapasitas pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Lembar. Ia menyebut dari sekitar 25 kapal yang tersedia, hanya sekitar 12 unit yang beroperasi setiap hari. Kondisi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan kapasitas dermaga yang memadai agar pelayanan tidak terganggu ketika terjadi lonjakan arus penyeberangan.
"Kapasitas angkut adalah layanan utama. Jika gagal mengangkut atau terjadi antrean panjang seperti di Ketapang-Gilimanuk, ini akan mengganggu pariwisata dan distribusi logistik industri," ujar Bambang.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menambah sedikitnya satu pasang dermaga baru di Pelabuhan Lembar. Menurut Bambang, tambahan fasilitas tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan sekaligus mengantisipasi pertumbuhan mobilitas masyarakat, kendaraan, dan aktivitas logistik yang melalui jalur Lombok-Bali.
Bambang juga menyoroti kesiapan sistem pencarian dan pertolongan atau SAR apabila terjadi kecelakaan pelayaran. Ia menekankan pentingnya penguatan peran Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) sebagai koordinator pencarian dan pertolongan serta memastikan dukungan anggaran Basarnas disesuaikan dengan kebutuhan operasional.
"Indonesia wajib menerapkan response time yang jelas, misalnya 15 menit hingga 1 jam, sebagaimana diterapkan di Jepang, Australia, dan Filipina. Korban kecelakaan kapal tidak boleh dibiarkan terapung tanpa kepastian," katanya. Ia juga menilai edukasi survival di laut perlu diperkuat sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat.
Menanggapi masukan tersebut, General Manager ASDP Cabang Lembar Handoyo Priyanto mengatakan kunjungan Komisi VII DPR RI menjadi bahan evaluasi bagi pengelola pelabuhan. Menurut dia, persoalan ketersediaan kapal masih dapat diantisipasi melalui koordinasi dengan KSOP dan BPTD, termasuk kemungkinan penambahan trip ketika terjadi kepadatan.
"Kami mengapresiasi masukan Bapak Bambang. Untuk isu kapal, kami rasa tidak menjadi masalah besar karena kami dapat berkoordinasi dengan KSOP dan BPTD untuk penambahan trip jika terjadi kepadatan. Namun, terkait dermaga, ini memang akan kami sampaikan ke pusat untuk evaluasi lebih lanjut," kata Handoyo.
Handoyo menambahkan, dari sisi keamanan, ASDP telah menempatkan petugas di ruang tunggu penumpang meskipun pemeriksaan menggunakan alat pemindai seperti di bandara belum diterapkan secara ketat. Koordinasi dengan aparat keamanan juga terus dilakukan untuk mengantisipasi adanya barang atau aktivitas mencurigakan.
Hingga kini, Pelabuhan Lembar disebut mampu mempertahankan catatan zero accident, sementara kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kelancaran transportasi laut di NTB.
0 Komentar