WARTABUMIGORA.ID|MATARAM - Puluhan mahasiswa dari Pulau Sumbawa berunjuk rasa di kantor DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB, Kamis (15/5/2025).
Massa mendesak pencabutan moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dan mempercepat pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa.
Massa aksi yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) meminta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan sikap dan menyampaikan aspirasi masyarakat Sumbawa ke pemerintah pusat.
Massa menantang Gubernur NTB yang baru, Lalu Muhamad Iqbal, apakah berani mengeluarkan pendapatnya untuk mendukung memberikan support pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
" Pemuda, mahasiswa, dan masyarakat dari Pulau Sumbawa yang hadir merupakan representasi suara kolektif yang mendukung penuh pembentukan provinsi baru tersebut." tegas Aris selaku Koordinator Lapangan I KP4S saat orasi.
Aris menyebut bahwa, Pulau Sumbawa telah memberikan sumbangsih besar bagi kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
" Kesiapan finansial dan infrastruktur daerah sudah memadai untuk membentuk wilayah otonomi baru, sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." katanya.
"Kesiapan yang ada di Pulau Sumbawa itu berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pembentukan DOB," tambahnya.
Selain itu juga ia menyampaikan tiga poin tuntutan mereka. Pertama, mendesak pemerintah daerah agar mencabut kebijakan moratorium pembentukan DOB.
Kedua, meminta pemerintah pusat menyelesaikan perancangan hingga pengesahan Peraturan Pemerintah terkait penataan daerah. Ketiga, mendesak DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto untuk segera merancang undang-undang pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
0 Komentar