WARTABUMIGORA.ID|MATARAM – Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan tidak ada ruang kompromi bagi dapur MBG yang gagal memenuhi standar operasional. Ketegasan ini disampaikan menyusul temuan mengejutkan bahwa hampir 70 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB belum memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani, menyebut Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah memberikan instruksi tegas: semua dapur yang sudah berjalan wajib memenuhi standar tanpa pengecualian.
“Gubernur sudah jelas, semua dapur yang beroperasi harus sesuai standar. Tidak ada toleransi,” tegas Fathul di Mataram, Jumat (6/2/2026).
Sanksi Berjenjang: SP1, SP2, Lalu Penutupan
Satgas MBG NTB langsung menerapkan sistem sanksi berjenjang bagi dapur yang terbukti melanggar. Dapur bermasalah akan diberikan Surat Peringatan Pertama (SP1), kemudian SP2 bila tidak ada perbaikan, hingga rekomendasi penutupan apabila tetap bandel.
“SP1, tujuh hari tidak ada perubahan, keluar SP2. Tujuh hari tidak ada perubahan lagi, ya ditutup dapurnya. Itu clear,” ujar Fathul.
Ratusan Dapur Bermasalah, Infrastruktur Jadi Sorotan
Berdasarkan hasil evaluasi, pelanggaran yang ditemukan tergolong serius dan meluas. Ratusan dapur tercatat bermasalah, mulai dari kondisi bangunan, sistem manajemen, administrasi, hingga kualitas SDM dan mutu gizi.
Rinciannya:
238 SPPG bermasalah pada aspek infrastruktur
72 SPPG bermasalah pada manajemen organisasi
115 SPPG bermasalah pada administrasi
Sisanya terkait SDM dan kualitas gizi
Pemprov NTB, kata Fathul, kini memperketat monitoring. Jika dalam waktu tujuh hari tidak ada perbaikan nyata, peringatan kedua langsung diberikan dan setelah itu tidak ada lagi peluang tambahan.
Satgas Minta Pelanggaran Tidak Ditutup-tutupi
Satgas juga mengingatkan ribuan mitra pelaksana dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk berani melaporkan pelanggaran di lapangan.
“Kalau memang SPPG bermasalah, buat laporan bermasalah. Jangan ditutup-tutupi,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut petugas pengawas juga ikut dievaluasi bila tidak bekerja maksimal.
670 Dapur Beroperasi, Hampir Dua Juta Penerima Manfaat
Program MBG di NTB memiliki cakupan besar. Per 1 Februari 2026, tercatat 670 dapur telah beroperasi, terdiri dari:
660 dapur milik mitra masyarakat/yayasan/UMKM
5 dapur milik pondok pesantren
4 dapur milik Polri
1 dapur milik TNI AU
Program ini menargetkan hampir dua juta penerima manfaat di seluruh NTB.
BGN Ungkap Mayoritas Dapur Sudah Terima SP1
Temuan 70 persen dapur belum memenuhi standar sebelumnya disampaikan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, dalam rapat koordinasi di Mataram, Rabu (4/2/2026). Ia menyebut sebagian besar dapur bahkan sudah menerima SP1.
Dadang menegaskan keberhasilan MBG sangat bergantung pada kedisiplinan standar serta tata kelola yang profesional. Bahkan, setiap dapur idealnya membutuhkan biaya operasional sekitar Rp1,2 miliar.
Ia juga menyoroti peran Dinas Kesehatan agar lebih selektif dalam menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
47 Relawan per Dapur, Upah Rp2,4 Juta per Bulan
Menurut Dadang, satu dapur MBG membutuhkan 47 tenaga relawan, dengan upah Rp100.000 per hari untuk dua jam kerja, atau setara Rp2,4 juta per bulan.
Program MBG dirancang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita hingga siswa SMA sebagai langkah strategis menekan angka stunting. Anggaran MBG sendiri dipatok Rp15.000 per orang per hari, termasuk bahan baku, operasional, serta insentif mitra.
Untuk pengawasan mutu, pemerintah menyiapkan portal menu harian yang dapat dipantau pemda dan Satgas.
Dadang juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, mulai dari percepatan SLHS oleh Dinkes, pendampingan anggaran oleh BPKP, pengawasan keamanan pangan oleh BPOM, hingga pembaruan data siswa oleh Dinas Pendidikan.
Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius
Pengawasan ketat ini diperkuat oleh adanya sejumlah kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG di NTB. Pada Januari lalu, 38 siswa SD dan MI di Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, mengalami keracunan akibat susu MBG yang kedaluwarsa.
Data Dinas Kesehatan NTB mencatat sepanjang 2025, sebanyak 252 siswa di Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Sumbawa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi MBG di sekolah.
Kasus tersebut menjadi peringatan keras bahwa program MBG tidak cukup hanya berjalan, tetapi harus dijalankan dengan standar ketat demi keselamatan penerima manfaat.
0 Komentar