WARTABUMIGORA.ID |BALI – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau lokasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Denpasar, Bali. Rusun tersebut direncanakan dibangun di lahan milik Pemerintah Provinsi Bali di Jalan Raya Sesetan, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pembangunan hunian vertikal menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan di kota besar seperti Denpasar.
“Di kota-kota seperti Denpasar, ketersediaan lahan menjadi tantangan. Karena itu pembangunan rusun menjadi solusi agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Maruarar, Senin (16/3/2026).
Lahan yang disiapkan memiliki luas sekitar 3.328 meter persegi. Di lokasi tersebut direncanakan akan dibangun satu tower Rusun Arunika tipe 36 setinggi empat lantai dengan total 60 unit hunian, terdiri dari 58 unit reguler dan 2 unit untuk penyandang disabilitas.
Menurut Maruarar, desain rusun juga akan mengedepankan unsur budaya lokal Bali agar selaras dengan karakter masyarakat setempat. Ia bahkan mengusulkan agar rusun tersebut diprioritaskan bagi seniman Bali yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah.
“Seniman Bali memiliki peran besar dalam mendukung pariwisata dan pemasukan devisa negara. Karena itu kami mengusulkan rusun ini dapat diperuntukkan bagi seniman yang membutuhkan hunian,” katanya.
Pembangunan rusun ini direncanakan menggunakan skema Multi Years Contract (MYC) dengan target pelaksanaan mulai Juni 2026 hingga Maret 2027.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster menyatakan pemerintah provinsi mendukung penuh pembangunan rusun tersebut karena kebutuhan hunian di kawasan perkotaan Bali terus meningkat sementara lahan semakin terbatas.
“Kami mendukung pemanfaatan lahan milik pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan,” ujar Koster.
Pembangunan rusun ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendukung program pembangunan perumahan nasional.
0 Komentar